PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMIMPIN YANG MENIPU RAKYAT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Analisis Hadis Tentang Hukuman Bagi Pemimpin Yang Menipu Rakyat)

Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya, berbicara tentang penegakan hukum terhadap seorang pemimpin, dalam sebuah kepemimpinan kejujuran adalah modal yang paling mendasar. Tanpa kejujuran kepemimpinan ibarat bangunan tanpa fondasi, dari luar nampak megah namun di dalamnya rapuh dan tak bisa bertahan lama. Begitu pula dengan kepemimpinan, bila tidak didasarkan atas kejujuran orang-orang yang terlibat di dalamnya maka jangan harap kepemimpinan itu akan berjalan dengan baik. Kebohongan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat akan berdampak munculnya kezaliman kepada rakyatnya sendiri. Maka dari itu dalam hal ini perlu dipahami bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap seorang pemimpin apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana penegakan hukum terhadap pemimpin yang menipu rakyat dalam pandangan fiqh siyasah dan hadis serta bagaimana relevansinya dengan perundang-undangan di Indonesia. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif kualitatif, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), sumber data melalui literatur primer dan sekunder, serta penelitian ini menggunakan pendekatan berpikir induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pemimpin yang menipu rakyat perspektif fiqh siyasah dan analisis hadis serta relevansinya dengan perundang-undangan di Indonesia yaitu, kepada pemimpin yang zalim terhadap rakyat, mengabaikan kewajibannya, merampas hak rakyat, melalaikan urusan rakyat, dalam analisis hadis penegakan hukum terhadap pemimpin yang demikian yaitu hukuman yang berlaku di akhirat, di dalam hadis disebutkan bahwa Allah SWT mengharamkan surga terhadap pemimpin yang zalim atau dapat diartikan hukuman tersebut datang langsung dari Allah SWT dan menurut tinjauan fiqh siyasah penegakan hukum yang diberikan yaitu berupa hukuman di dunia dengan adanya pemakzulan atau pencopotan jabatan. Sama halnya dengan penegakan hukum menurut perundang-undangan di Indonesia apabila seorang pemimpin berindikasi melakukan pelanggaran berat maka seorang pemimpin harus dimintai pertanggungjawabannya secara hukum, sebagaimana dalam konstitusi negara bahwa seorang kepala negara atau pemimpin wajib mempertanggungjawabkan segala tindakannya. Apabila kepala negara berindikasi melakukan pelanggaran berat maka proses selanjutnya adalah impeachment yang berujung pada pemberhentian. Kata Kunci : Penegakan hukum, pemimpin, pemakzulan