TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM PENENTUAN UPAH PEMOTONGAN KAYU (Studi Pada Kelompok Pemotong Kayu Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung)

Manusia sebagai mahluk sosial harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Baik dalam perkara yang bersifat duniawai ataupun ukhrowi sebab semua aktivitas akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di akhirat. Dalam melaksanakan kehidupan, Islam selain mensyari’atkan akidah dan ibadah yang benar sebagai alat penghubung antara hamba dan penciptanya juga merumuskan tata cara yang baik dan benar dalam muamalah sebagai penghubung antara manusia satu sama lain. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Sistem Penentuan Upah yang terjadi pada Kelompok Pemotong Kayu? Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem penentuan upah pada Kelompok Pemotong Kayu? Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Sistem Penentuan Upah Pada Kelompok Pemotong Kayu Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung, Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Penentuan Upah Pada Kelompok Pemotong Kayu Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung. Metode penelitian ini merupakan penelitianlapangan (field research), yang bersifat deskriptif analisis, serta data-data yang diperoleh dari kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan untuk menghimpun data lapangan tentang kerja sama yang terjadi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara (interview). Dalam analisa datanya menggunakan metode kualitatif. Pengolahan data dilakukan melalui editing, dan sistematis data. Berdasarkan hasil analisis dari penelitian yang membahas tentang” tinjauan hukum Islam tentang sistem penentuan upah pada kelompok pemotong kayu (studi pada kelompok pemotong kayu Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung)”, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Sistem penentuan upah pekerja pemotong kayu oleh ketua kelompok pemotong kayu tidak didasari atas perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat dan ditanda tangan oleh akan tetapi atas dasar kepercayaan satu sama lain secara sukarela, pihak ketua dan pengguna jasa mengenai tata cara kerja, upah, hak dan kewajiban serta aturan-aturan lain yang berlaku di kelompok tenaga kerja tersebut. Upah yang diterima pekerja tidak sesuai dengan waktu dan resiko yang dimana upah yang diterima para pekerja antara satu sama lain tidak disesuaikan dengan semestinya seperti halnya upah kenek yang setara dengan pemotong kayu dan upah sesama kenek yang berbeda. Tinjauan hukum Islam terhadap sistem penentuan upah seharusnya didasarkan oleh akad yang jelas dan dijalankan atas dasar kerelaan bersama. Kemudian dalam tinjauan asas�asas perjanjian dalam Islam bahwa perjanjian teresebut ada yang sesuai dan ada yang tidak sesua