HAK KEPEMILIKAN TANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Analisis Pasal 19 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang No 12 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)

Tanah merupakan suatu benda yang tak bergerak dan mempunyai sifat yang begitu vital bagi setiap aspek kehidupan manusia, kepemlikan atas tanah sendiri merupakan suatu hal yang diakui dan dilindungi oleh hukum. maka kiranya perlu sertifikasi atas tanah guna mendapatkan hak atas kepemilikan tanah. PTSL merupakan pendaftaran tanah sistematis lengkap dengan tujuan target pemerintah guna menjamin hak tanah bagi warga negara dengan biaya ringan. berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana Perolehan hak atas tanah berdasarkan program PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap) ditinjau dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 12 Tahun 2017?, dan bagaimana Tinjauan hukum Islam Terhadap Pembuktian Hak Kepemilikan Tanah berdasarkan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) analisa Peraturan Menteri Agraria Nomor 12 Tahun 2017?, dan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perolehan hak atas tanah berdasarkan program PTSL serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembuktian hak atas tanah pada program PTSL pasal 19. Metode ini menggunakan jenis penelitian pustaka (Library Research) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan metodis guna mengungkapkan data-data yang akan diperlukan dalam penelitian yang bersumber dari lokasi kepustakaan yaitu data primer dalam hal ini Peraturan Menteri Agraria No. 12 Tahun 2017, selain itu data sekunder dengan menggunakan jurnal dan lainnya, sera data tersier. Pola berpikir dalam penelitian ini menggunakan pola berpikir deduktif dan pendekatan menggunakan kualitatif yang didapatkan berdasarkan pada ketersediaan kepustakaan, lantas berdasarkan ketentuan atau kesimpulan penelitian ini, ialah bahwa perolehan kepemilikan hak atas tanah di dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Agraria Nomor 12 Tahun 2017 dapat ditunjukkan bukti dokumen kepemilikan atau dengan surat pernyataan atas dasar itikad baik, jika dalam hal kepemilikan tidak memiliki bukti fisik seperti girik atau riwayat kepemilikan, maka dengan beberapa ketentuan syarat pembuktian atas kepemilikan, penerbitannya disesuaikan dengan penerbitan 4 kategori sertifikat hak kepemilikan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut. iv Sedangkan ditinjau dari segi Fiqh Siyasah, kepemilikan hak atas tanah berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 12 Tahun 2017 ditinjau berdasarkan fiqh siyasah bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri tersebut dapat dibenarkan, sebab ini sesuai dengan konsep Dusturiyah yaitu mengenai peraturan perundang-undangan atas suatu cara memperoleh hak-hak perorangan dan lembaga, sehingga dapat terjaminnya hak kepemilikan atas tanah walaupun tidak dapat membuktikan secara dokumentasi kepemilikan, namun dapat dipermudah dengan surat pernyataan atas dasar itikad baik saja dengan dasar dapat dipertanggunjawabkan pernyataannya dan penerbitan sesuai ketentuan dari program PTSL itu sendiri, di mana dari segi hukum Islam memiliki kesesuaian dengan prinsip Maslahah al-Mursalah, dalam aspek menjaga harta (Hifdzun Mal