TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BERAS DENGAN PERJANJIAN PENGALIHAN HUTANG (Studi Kasus di Warung Alam Gunung Sulah Bandar Lampung)

Hukum Islam mengatur perilaku kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala macam aspeknya. Hubungan manusia dengan Allah diatur dalam bidang ibadat dan hubungan manusia dengan sesamanya diatur dalam bidang muamalat dalam arti luas, baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat umum. Termasuk di dalamnya mengatur tentang bagaimana transaksi jual beli, hutang piutang, ataupun sewa menyewa dan sebagainya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana praktik jual beli beras dengan perjanjian pengalihan hutang di Warung Alam Gunung Sulah Bandar Lampung? 2) Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktik jual beli beras dengan perjanjian pengalihan hutang di Warung Alam Gunung Sulah Bandar Lampung. Tujuan skripsi ini adalah untuk mengetahui Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktek jual beli beras dengan pengalihan hutang yang terjadi di Warung Alam tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) yang dilakukan secara langsung dengan sifat penelitian deskriptif analisis untuk menggambarkan dan memaparkan keadaan dengan mendeskripsikan, mencatat, dan menganalisa. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa praktik jual beli beras dengan pengalihan hutang di Warung Alam Gunung Sulah Bandar Lampung tersebut sah secara syariah sebab dalam praktiknya rukun dan syarat jual beli yaitu adanya Ijab dan Kabul yaitu kerelaan dari kedua belah pihak, serta pengalihan hutang dalam Hadist Riwayat Bukhari dan Hutang Piutang dalam Q.S. Al-Maidah (5) ayat 2 dalam praktik telah terpenuhi. Hutang yang dialihkan tersebut tidak memiliki perbedaan jumlah dan kualitas dan pelunasannya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Serta dalam pemindahan hutang (akad) muhal, muhil, dan muhal alaih berada di tempat yang sama dan saling merasa rida atau tidak ada keterpaksaan di dalamnya dan transaksi tersebut diperbolehkan menurut Fiqih Muamalah. Kata kunci: Fiqih Muamalah, Pemindahan Hutan