IMPLEMENTASI ALOKASI DANA KELURAHAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN SIYASAH DUSTURIYYAH (Studi Di Kelurahan Campang Jaya Kota Bandar Lampung)

ABSTRAK Alokasi dana kelurahan terhadap program pembangunan infrastuktur merupakan salah satu aspek paling penting terhadap kemajuan pembangunan nasional. Sebab hal ini menjadi indikator untuk mengakomodir seluruh fasilisitas masyarakat yang ada, baik kesejahteraan pembangunan fasilitas yang memadai. Alokasi dana kelurahan Campang Jaya Kota Bandar Lampung adalah salah satu pelaksanaan bagi pemerintah pusat yang bersifat desentralisasi, hal ini dikarenakan setiap daerah harus dapat mengurus dan menjalankan amanat dari Undang-Undang, supaya dapat mewujudkan cita-cita negara. Selanjuntnya tujuan dari alokasi dana pada pembangunan infrastruktur ialah untuk meningkatkan kemajuan dari daerah (yuridiksi) yang meliputi aspek kehidupan, dan meningkatkan pelanyanan masyarakat dalam membangun dan menjaga infrasturkutr pembangunan dari alokasi dana yang telah ditetapkan. Oleh karenanya, pembangunan yang merata menjadi hal yang perlu diperhatikan dan tidak dapat ditunda lagi dalam mengembangkan kemajuan daerah untuk dirasakan bagi semua kalangan masyarakat. Saat ini kedudukan aturan mengenai pembangunan infrastruktur telah ditetapkan pada Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung No 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030. Judul pada penelitian ini membahas tentang implementasi alokasi dana Kelurahan Campang Jaya baik dari segi pandangan hukum Nasional maupun siyasah dusturiyyah. Terdapat suatu permasalahan dalam implemetasi alokasi dana kelurahan pada tahun 2019, dilihat dari data yang ada, maka perlu untuk mengkaji mendalam terkait alokasi dana kelurahan Campang Jaya Tahun 2019. Selanjutnya adapun rumusan masalahnya; Bagaimana Implementasi Alokasi Dana Kelurahan Di Kelurahan Campang Jaya Kota Bandar Lampung Pada Tahun 2019?, Bagaimana Pandangan Siyasah Dusturiyyah Terhadap Implementasi Alokasi Dana Di Kelurahan Campang Jaya Kota Bandar Lampung?. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa implementasi alokasi dana Kelurahan Campang Jaya Kota Bandar Lampung Tahun 2019 belum diakomodir sepenunya. Dana Kelurahan saat ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan. Akan tetapi dalam prosesnya masih stagnan dan belum berjalan terhadap realokasi anggaran untuk dana kelurahan. Maka dapat dijelaskan bahwa dari pandangan hukum positif yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan mengenai iv implementasi alokasi dana belum dapat dijalankan. Sedangkan dari pandangan siyasah dusturiyyah berdasarkan asas al-mas’uliyyah al- ‘ammah. implementasi alokasi dana kelurahan masuk kedalam kajian siyasah tanfidizyyah. Karena pelaksanaan dari peraturan merupakan pengertian dari ilmu siyasah tanfidziyyah. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, dari segi pandangan siyasah dusturiyyah belum berjalan sepenuhnya, sedangkan dari pandangan siyasah tanfidizyyah, bahwa implementasi alokasi dana tersebut, belum sesuai dengan ajaran siyasah yang belum taat terhadap kebijakan dengan kata lain belum taat terhadap keputusan pemimpin atau ulil amri. Kata Kunci: Implementasi, Hukum Positif, Siyasah Dusturiyy