Efektifitas upaya penanggulangan pengemis di Kabupaten Banyumas berdasarkan Perda Nomor 16 tahun 2015 perspektif maslahah

Pengemis merupakan masalah sosial yang sering muncul di kota-kota besar, seperti di Banyumas. Hal ini disebabkan karena persoalan himpitan ekonomi yang disebabkan sempitnya lapangan kerja, sumber daya alam yang kurang menguntungkan dan lemahnya sumber daya manusia. Fenomena mengemsi bukan bertujuan untuk mencari tambahan hidup melainkan di jadikan sebuah profesi, maka hal tersebut menyebabkan beberapa daerah di Indonesia membuat kebijakan mengenai larangan meminta-minta dijalan. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Banyumas menertibkan Perda Nomor 16 Tahun 2015, terkait penanggulangan pengemis, demi tercapainya suatu kemaslahatan umat. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas upaya Penanggulangan Pengemis di Kabupaten Banyumas Berdasarkan peraturan Nomor 16 Tahun 2015 Perspektif Maṣlaḥah. Jenis penelitian yang digunakan metode lapangan (filed research) dengan metode pendekatan deduktif. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan pada penelittian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 sebagai suatu peringatan kepada masyarakat bahwa terdapat larangan memberikan uang kepada pengemis. Berdasarkan data di lapangan efektifitas Peraturan daerah Nomor 16 Tahun 2015 belum terlaksana dengan maksimal, karena masih terdapatnya faktor-faktor dalam menunjang efektif atau tidaknya suatu hukum. Faktor yang terlaksana tersebut berupa, fakor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, dan yang tidak terlaksana faktor sarana dan faktor masyarakat. Dalam maṣlaḥah darūriyāt dimana memelihara jiwa yaitu untuk memelihara hak hidup agar terhindar dar tindakan bahaya yang melukai anggota tubuh. Dalam hal ini pengemis yang melakukan kegiatan mengemis di jalan raya hingga mereka meninggal dunia 30% karena faktor prasarana dan lingkungan. Kemudian untuk maṣlaḥah hajjiyāt, dilakukannya upaya penanggulangan pengemis berupa rehabilitasi, Bimbingan sosial, Bimbingan Mental Spiritual, Keterampilan Vokasional dan Bimbingan fisik. Memberikan kemanfaatan berupa tercapainya atau terwujudnya masyarakat yang tertib dari kerawanan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Kata Kunci: Maṣlaḥah, Pengemis, Peraturan Daerah