URGENSI KEDUDUKAN PARTAI POLITIK LOKAL PADA UU NO.18 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI ACEH

Otonomi khusus secara resmi menjadi bagian dari sistem penyelenggaraan negara melalui Perubahan Kedua UUD 1945. Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Aceh merupakan bentuk upaya desentralisasi kekuasan dalam pemerintahan. Otonomi Khusus juga memperhatikan ketentuan terkait partai politik lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganilisis Partai Politik Lokal Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Aceh. Jenis penelitian ini termasuk menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu jenis penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder yang mendukung penelitian. Metode pengumpulan data adalah dokumentasi, tindakan selanjutnya metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif deskriptif dengan metode analisis Content Analysis, yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data yang menghasilkan kesimpulan. Penelitian ini menunjukan bahwa, Undang-Undang No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Latar belakang munculnya partai politik lokal di Aceh adalah disepakatinya persyaratan Gerakan Aceh Merdeka berupa Memorandum Of Understanding Helsinkin sebagai upaya untuk mengakhiri konflik bersenjata yang berkepanjangan di Nanggroe Aceh Darussalam. Kehadiran partai politik local di Aceh membawa implikasi berupa amandemen pada undang-undang pemerintahan Aceh yang berlaku sebagai lex specialis derogate lex generale,Keberadaan partai lokal Aceh juga membawa implikasi menurunnya perolehan suara partai nasional pada tahun 2009 di Aceh, dimana partai Aceh berhasil mendominasi dalam perolehan suara jauh diatas partai politik nasional dan partai politik lokal lainnya