TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP UANG JASA PENYALUR BANTUAN SOSIAL AKIBAT PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Pada Bantuan Sosial BPUM, BPNT, dan Prakerja di Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas

Pada awal tahun 2020 Indonesia dikejutkan dengan adanya pandemi Covid-19. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya sehingga mereka hidup dengan susah ditengah adanya pandemi Covid-19. Untuk membantu perekonomian masyarakat, pemerintah memberikan beberapa bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu ataupun yang sedang mencari pekerjaan. Di Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas terdapat beberapa bantuan yang diterima oleh masyarakat diantaranya adalah bantuan sosial BPUM, BPNT, dan Prakerja. Namun dalam praktiknya, ada sebagian orang yang memanfaatkan kesempatan untuk menjadi penyalur dalam pendistribusian bantuan tersebut. Maka dari itu, peneliti merumuskan masalah bagaimana sistem uang jasa penyalur bantuan sosial akibat pandemi covid-19 dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap uang jasa penyalur bantuan sosial akibat pandemi covid-19 di Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menjelaskan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap uang jasa penyalur bantuan sosial akibat pandemi covid-19 di Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau (field research). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan analisis datanya melalui reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa praktik pemberian uang jasa penyalur bantuan sosial akibat covid-19 pada bantuan sosial BPUM, BPNT, dan Prakerja di Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, masih harus dibenahi dan diperhatikan. Para penerima bantuan tidak seharusnya membayar uang jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian awal dengan penyalur bantuan sosial. Dan para penerima bantuan seharusnya menerima bantuan sesuai dengan besaran nominal yang diberikan oleh pemerintah. Dengan demikian masalah tersebut tidak sesuai dengan prinsip distribusi yaitu gharar dan juga penyalur bantuan melakukan ingkar janji terhadap para penerima bantuan sosial. Kata Kunci: Pandemi Covid-19, Penyalur, Bantuan Sosial, Hukum Ekonomi Syariah