TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTAMBANGAN PASIR DI TANAH PEGUNUNGAN HAK MILIK PRIBADI (Studi Kasus di Desa Karangreja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)

Pertambangan pasir di Desa Karangreja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga merupakan kategori pertambangan mineral jenis batuan yang dilakukan di tanah pegunungan hak milik pribadi. Kepemilikan pribadi dalam hukum Islam diakui dan dihormati keberadaannya secara konkret. Namun bukan berarti pemilik dapat melakukan sebebas-bebasnya tanpa memperhatikan norma dan aturan hukum. Hal ini bertujuan agar pemilik tanah dalam memanfaatkan, menggali, dan mengekploitasi Sumber Daya Alam (SDA) sesuai dengan aturan yang berlaku secara syara’ maupun aturan di Negara Indonesia sebagai bentuk ketaatan warga negara terhadap ulil amri. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Data Primer diperoleh secara langsung dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku, penelitian terdahulu, jurnal maupun artikel yang terdapat di internet yang mana berkaitan dengan penelitian ini. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan normatif. Dari penelitian yang sudah peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan pertambangan pasir loyang menempati tanah milik pribadi. Namun pertambangan tersebut tidak memiliki izin usaha pertambangan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau ilegal. Hal ini tidak sejalan dengan hukum Islam karena sejatinya barang tambang adalah milik bersama dan dikuasai oleh Negara, dengan demikian tidak seorangpun yang berhak menguasainya bahkan memilikinya secara individu agar kemanfaatan dari barang tambang dapat dirasakan oleh umum atau masyarakat luas. Dengan demikian, pertambangan pasir yang dilakukan tanpa izin usaha pertambangan di atas tanah milik pribadi dalam hukum Islam tidak diperbolehkan menimbang adanya unsur keadilan yang harus terpenuhi. Kata Kunci: Hukum Islam, Pertambangan, Hak Milik Pribadi