Tingkat Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Purwokerto Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perbedaan yang berfokus pada batasan minimal usia perkawinan. Pada Undang-Undang terbaru usia minimal untuk melangsungkan perkawinan disama ratakan antara laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun. Dilakukannya perubahan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah dari perkawinan di bawah umur. Namun pada kenyataannya di Pengadilan Agama Purwokerto setelah perubahan tersebut membuat permohonan dispensasi perkawinan meningkat. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Purwokerto pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan faktor apa saja yang menyebabkan seseorang mengajukan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Purwokerto Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari data yang ada di Pengadilan Agama Purwokerto dan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, artikel, karya ilmiah dan internet. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Purwokerto mengalami peningkatan pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kemudian faktor yang menyebabkan meningkatnya jumlah dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Purwokerto yaitu faktor kurangnya pendidikan agama, faktor pergaulan bebas, faktor pendidikan, faktor hamil di luar nikah dan faktor ekonomi. Kata Kunci: Tingkat dispensasi perkawinan, faktor dispensasi perkawinan, Undang-Undang Perkawinan