PANDANGAN ASN PEREMPUAN TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NO. 45 TAHUN 1990 PASAL 4 AYAT 2 MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas)

Penulisan skripsi ini pada dasarnya dilatar belakangi aturan pemerintah pasal 4 Ayat 2 No. 45 Tahun 1990 yang melarang seorang perempuan Aparatur Sipil Negara untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat. Hal ini tentunya tertolak belakang dengan Hukum Islam, undang-undang perkawinan pasal 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam yang memperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti bagaimana Pandangan Asn Perempuan Terhadap Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 Menurut Hukum Islam. Tujuannya untuk mengetahui maslahah dan mafsadat dari peraturan tersebut. Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang akan dilakukan pada suatu tempat terjadinya masalah di lapangan. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif, yaitu mengkonsepsikan hukum sebagai norma atau aturan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode wawancara, dokumentasi, dan wawancara. Sumber data yang diperoleh berupa sumber data primerdan sumber data sekunder. Pandangan Aparatur Sipil Negara perempuan Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas mayoritas tidak setuju dengan Pasal 4 Ayat 2 No. 45 Tahun 1990 karena bisa berakibat terjadinya nikah siri, terpuruknya ekonmoi, dan berakibat zina. Pandangan tersebut merupakan suatu kemafsadatan yang lebih dominan dibandingkan dengan kemaslahatannya dan bila terdapat dua mafsadat maka memilih kemafsadatan yang lebih ringan. Sehingga aturan tersebut seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah tentunya lembaga legislatif. Karena Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada meraih kebaika (nmaslahah). Penelitian ini menunjukkan bahwa poligami dalam islam sebenarnya adalah sebuah solusi aturan yang sangat baik, menjaga kaum laki-laki dan wanita dari berbagai faktor keburukan dan penyimpangan