PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu)

Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan menurut Undang-Undang tidak terkecuali anak-anak, peran serta orang tua sangan penting untuk melindungi anak-anaknya dengan tidak melakukan kekerasan, eksploitas maupun memperkerjakannya. Fenomena pekerja anak di Indonesia ini merupakan persoalan yang kompleks, berdimensi pada faktor ekonomi, sosial dan budaya yang sudah ada sejak berabad-abad. Pekerja anak saat ini tidak bisa di pungkiri, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sering anak yang bekerja sebagai pekerja anak terjerumus pada jenis-jenis pekerjaan terburuk untuk anak bahkan samapai pada perdangan anak. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan yaitu wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Ketenagakerjaan, BP2MI, dan Kanit PPA POLRESTA Kabupaten Indramayu. Sedangkan sumber data sekunder yaitu buku, jurnal dan skripsi. Penelitian ini menunjukan bahwa, perlindungan hukum yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Ketenagakerjaan, dan Kepolisian dengan berbagai upaya diantaranya Sosialisasi dan Edukasi kepada masyarakat. Perlindungan hukum terhadap pekerja anak menurut hukum positif di Indonesia yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 66 tentang perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, hal tersebut sesuai dengan kasus yang ada di Kabupaten Indramayu, yaitu mempekerjakan anak di bawah umur. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu sudah menerapkan Undang-Undang Tersebut. Namun, kasus tersebut belum dapat teratasi secara maksimal