PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK OLEH KELUARGA SEDARAH (STUDI DI UNIT PPA SATRESKRIM POLRESTA BANYUMAS)

Di Wilayah Kabupaten Banyumas, kasus kekerasan terhadap anak muncul setiap tahun. Dari tahun 2018 s/d tahun 2021 terdapat sebanyak 127 kasus dan 34 kasus di antaranya kasus pencabulan. Pelaku pencabulan terhadap anak kini tidak hanya dilakukan oleh orang asing, seringkali pelaku adalah orang terdekat korban. Berbagai aturan telah diciptakan beserta ancaman hukuman yang tegas, namun kasus kekerasan terhadap anak tetap muncul setiap tahun. Dibutuhkan upaya penegakan hukum yang jelas dan tegas dalam menangani dan menanggulangi tindak pidana tersebut. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana penegakan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh keluarga sedarah, hambatan serta solusi di Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas. Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas melalui pendekatan penelitian secara yuridis empiris. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dan sumber data sekunder dari penelusuran kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dokumentasi. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh keluarga sedarah telah dilakukan Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas secara maksimal dan sesuai berpedoman kepada Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 melalui upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif berupa pemberian penyuluhan hukum kepada masyarakat dengan melakukan pendekatan melalui Pemda, pemerintah desa, Bhabinkamtibmas, Babinsa, tokoh masyarakat, serta tokoh agama di setiap desa. Upaya represif yaitu upaya penanggulangan setelah terjadinya tindak pidana terdiri dari tahapan penerimaan laporan, penangkapan, pemeriksaan, penyelidikan dan/atau penyidikan dan sebagainya. Hambatan yang dihadapi di antaranya keterbatasan alat bukti dan saksi, tidak adanya laporan, keterbatasan ruang gerak pihak kepolisian. Untuk mengatasi hambatan tersebut, solusi dari Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas adalah melakukan koordinasi bersama lembaga terkait seperti Pemda, BAPAS, Dinsos, UPTD PPA, Bhabinkamtibmas, Babinsa, pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta yayasan sekolah untuk bersama-sama memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat dalam penegakan hukum tindak pidana pencabulan sedarah terhadap anak di Kabupaten Banyumas. Kata Kunci: Penegakan hukum, pencabulan, anak, keluarga sedara