PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DOKUMEN PRA-NIKAH DALAM UPAYA MEMINIMALISIR PEMALSUAN IDENTITAS BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN NIKAH (Studi Kasus di KUA Kecamatan Purwokerto Timur)

Pemeriksaan dokumen pra-nikah telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah untuk mengetahui ada tidaknya halangan untuk menikah serta memeriksa kebenaran data calon pengantin agar tidak terjadi pemalsuan identitas. Namun, dalam pelaksanaannya seringkali KUA menjumpai pelanggaran pernikahan seperti pemalsuan identitas. Sehingga tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pelaksanaan pemeriksaan dokumen pra-nikah dalam upaya meminimalisir pemalsuan identitas di KUA Purwokerto Timur yang dapat dilihat dari prosedur pelaksanaan serta hambatan-hambatan yang menjadi kendala dalam proses pelaksanaannya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) dengan pendekatan yang digunakan adalah Normatif-Empiris. Data primer yang diguankan ialah data-data yang diperoleh secara langsung di KUA Kecamatan Purwokerto Timur. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang diperoleh dari lapangan di himpun kemudian di analisis dengan metode kualitatif dengan pola pikir analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan dokumen pra-nikah dalam upaya meminimalisir pemalsuan identitas berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Purwokerto Timur sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, akan tetapi dalam pelaksanaannya kurang efektif karena masih terdapat kendala, diantaranya: belum adanya aturan pelaksanaan yang mengatur sejauh mana kewenangan petugas untuk memeriksa dokumen pra-nikah, kurang telitinya petugas pelaksana dalam melakukan pemeriksaan ulang, sarana dan fasilitas yang kurang memadai serta kesadaran hukum masih rendah di masyarakat menjadi penyebab penghambat jalannya penegakan hukum. Kata Kunci: Pemeriksaan, Pemalsuan, Pelaksanaa