PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MENURUT BESARNYA ANDIL DALAM PERKAWINAN (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 413/Pdt.G/2021/PA.Tng)

Pembagian harta bersama merupakan salah satu akibat hukum dari putusnya perkawinan. Harta bersama terbentuk bersamaan dengan berlangsungnya akad perkawinan, apabila pasangan suami istri tidak menghendaki lain dalam perjanjian perkawinan. Maka, pembagian harta bersama yang diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu janda dan duda cerai mendapat bagian seperdua sama besar. Penelitian ini bertujuan dalam menemukan alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Putusan Nomor 413/Pdt.G/2021/PA.Tng yang membagi harta bersama sebanyak 2/5 untuk suami dan 3/5 untuk istri. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan dengan pendekatan yuridis normatif. Subjek penelitian adalah Majelis Hakim yang memutus perkara Putusan Nomor 413/Pdt.G/2021/PA.Tng dan objek penelitiannya adalah putusan a quo dan hasil wawancara dengan Majelis Hakim. Sumber data primer berupa Putusan Nomor 413/Pdt.G/2021/PA.Tng dan wawancara dengan Majelis Hakim memutus putusan tersebut. Sumber data sekunder berasal dari buku dan jurnal terkait dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi dan wawancara dengan Majelis Hakim yang memutus keputusan tersebut. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis isi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian harta bersama bagi suami istri yang bekerja adalah 1/2 sama besar dikarenakan peran yang dijalankan suami istri tersebut dalam rumah tangganya telah berjalan semestinya. Tetapi hal ini dapat berubah apabila ditemukan fakta hukum lain, seperti andil siapa yang lebih besar dalam pengumpulan harta bersama. Dalam Putusan Nomor 413/Pdt.G/2021/PA.Tng, pertimbangan hukum Majelis Hakim telah berlandaskan asas keadilan serta sesuai dan tidak berbenturan dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum positif. Dengan mempertimbangkan andil istri yang lebih besar dalam pengumpulan harta bersama, Majelis Hakim sudah sensitif gender dengan memperhatikan kepentingan perempuan dan melindungi hak-haknya. Kata Kunci: Harta Bersama, Pembagian Harta Bersama, Pertimbangan Hakim, Andil, dan Gender