OTORITAS HUKUM ISLAM DAN HUKUM NEGARA DALAM PRAKTIK PERKAWINAN SIRI MASYARAKAT KECAMATAN SIRAMPOG KABUPATEN BREBES

Masyarakat Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes terdapat banyak pasangan perkawinan siri. Dalam praktik perkawinan tentu harus sesuai dengan hukum agama dan Negara. Munculnya otoritas hukum perkawinan ini menimbulkan pemahaman yang berbeda dalam masyarakat tentang Praktik perkawinan di kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes. Hal tersebut tentu didasari oleh faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Dalam penelitian ini, fokus permasalahannya adalah bagaimana praktik perkawinan siri serta faktor yang menyebabkan perkawinan siri marak terjadi pada masyarakat kecamatan sirampog. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (Field Research). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan sosiologis dimana dalam literatur hukum Islam dan hukum Negara yang terkait dengan norma-norma perkawinan akan dihubungkan dengan realitas sosial. sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari pasangan perkawinan siri, sedangkan sumber data sekudernya berasal dari literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara observasi praktik perkawinan siri, wawancara dengan pasangan perkawinan siri dan dokumentasi berupa identitas dari pasangan perkawinan siri dan tokoh agama yang terkait. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam praktik perkawinan siri di Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes banyak dipengaruhi oleh tokoh agama dalam masyarakat. Tokoh agama beranggapan bahwa perkawinan siri menjadi salah satu tindakan menjauhkan dari perbuatan zina. Tokoh agama adalah sosok yang diagungkan karena mayoritas masyarakatnya adalah muslim sehingga menunjukan kharismatiknya seorang tokoh agama. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum negara membuat perkawinan siri marak terjadi, hal tersebut didorong oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Keadaan budaya masyarakat membuat otoritas negara sering diabaikan, sehingga mengakibatkan pemahaman masyarakat tentang sanksi dari perkawinan siri tidak benar adanya dalam negara. Kata Kunci: Otoritas, Hukum Islam, Hukum Negara, Perkawinan Sirr