PRAKTIK SEWA TANAH BENGKOK DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Sawah Bengkok di Desa Kedungwringin Kecamatan Jatilawang)

Sewa menyewa dalam ajaran Islam dikenal dengan istilah ija>rah. Unsur-unsur yang menjadikan ija>rah menjadi sah adalah penyewa dan yang menyewakan, barang yang disewakan, harga sewa, persetujuan persewaan. Di desa terdapat sebuah tanah bengkok milik desa yang dapat disewa oleh masyarakat secara bergilir. Sewa tanah bengkok ini biasanya diberikan secara lelang. Namun proses lelang yang diterapkan tidak seperti lelang pada umumnya, melainkan dengan sistem sewa secara bergilir. Pemanfaatan aset desa kemudian disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa dan Hukum Ekonomi Syariah apakah sesuai dengan tahapan dan prinsip aturan yang berlaku. Tujuan penelitian ini mengetahui bagaimana Praktik Sewa Tanah Bengkok di Desa Kedungwringin Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa dan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research). Penelitian dilakukan di desa Kedungwringin Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara secara langsung dengan beberapa masyarakat dan perangkat desa, dan dokumentasi. Dalam mengalanisis data yang dilakukan adalah mengolah data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan yang menghasilkan kesimpulan. Setelah dilakukan pengambilan data dan analisa data didapatkan bahwa praktik sewa menyewa tanah bengkok di desa Kedungwringin telah sesuai dengan praktik sewa sawah bengkok yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dan telah memenuhi rukun dan syarat akad ija>rah, yaitu dengan terjadinya ijab dan qabul antara pihak pemerintah desa dan masyarakat penyewa serta objek akad dan biaya sewa yang jelas tertuang dalam surat perjanjia