CRYPTOCURRENCY SEBAGAI KOMODITI DALAM PERDAGANGAN BERJANGKA DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Belakangan ini, cryptocurrency menyisakan pro dan kontra terkait penggunaannya sebagai komoditi dalam perdagangan berjangka. Berdasarkan amanat Pasal 2 Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019, komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka harus telah mendapat fatwa dari DSN-MUI. Akan tetapi hingga skripsi ini dikerjakan, DSN-MUI belum juga mengeluarkan fatwa secara resmi mengenai aset kripto sebagai komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka. Oleh karena persoalan tersebut menyangkut kepentingan khalayak luas sehingga memiliki signifikansi besar untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap cryptocurrency sebagai komoditi dalam Perdagangan Berjangka di Indonesia, serta peluangnya sebagai komoditas dalam Kontrak Derivatif Syariah (Komoditi Syariah) di Indonesia. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, dengan pendekatan hukum normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif, yang terdiri atas tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan sejak pengumpulan data, yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, Cryptocurrency sebagai komoditi dalam perdagangan berjangka di Indonesia sejatinya telah mencapai unsur-unsur syariah, yakni unsur maslahat dan manfaat bagi masyarakat. Namun, cryptocurrency sebagai komoditi, masih tidak dapat terhindar dari beberapa sifat yang dilarang dalam jual beli menurut hukum Islam, yakni (a) Soal underlying asset atau aset yang mendasari cryptocurrency; (b) Soal potensi garar; dan (c) soal regulasi. Kedua, Peluang cryptocurrency sebagai komoditas dalam Kontrak Derivatif Syariah di Indonesia, masih belum terpenuhi syarat objektif sebuah kontrak syariah, sedangkan syarat kesepakatan dan kecakapan sebagai syarat subjektif telah terpenuhi. Syarat objektif yang belum terpenuhi adalah pada syarat objek perjanjiannya, yang masih tidak dapat terhindar dari beberapa sifat yang dilarang dalam jual beli menurut hukum Islam. Cryptocurrency masih rentan terhadap potensi riba, maysîr/spekulatif. Walaupun begitu, peluang cryptocurrency sebagai komoditi dalam kontrak derivatif syariah masih cukup besar, selama dapat dipastikan terhindar dari unsur maysir/spekulasi, riba, garar, dan praktek illegal atau money laundry. Kata Kunci : Cryptocurrency, Komoditi, Perdagangan Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Hukum Isla