PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMUTUS PERKARA KORUPSI BLBI (STUDI PUTUSAN KASASI NO 1555K/PID.SUS/TPK/2019)

Kasasi terdakwa yang dikabulkan, yang menyebabkan dibatalkannya putusan sebelumnya Mahkamah Agung membuat putusan yang kontroversial dimana membebaskan terdakwa kasus korupsi ditengah maraknya korupsi dinegeri ini. Terdakwa yang sudah menerbitkan SKL (surat keterangan lunas) yang menyebabkan hilangnya hak tagih Negara kepada para kreditur dan menyebabkan kerugian sebesar Rp. 4,58 triliun. Terdakwa melakukan korupsi tersebut disaat Indonesia sedang mengalami krisis moneter. Tujuan penelitian ini yaitu: pertama, untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1555K/PID.SUS/TPK/2019. Kedua, untuk mengetahui analisa hukum pada perkara korupsi kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Sumber data primer penelitian adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel, jurnal, surat kabar yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukan : pertama, dua hakim mahkamah agung berpendapat bahwa terdakwa tidak bersalah melakukan tindakan tersebut karena sedang melaksanakan perintah atasan dan wewenang undang-undang sesuai dengan pasal 51 Kuhap, bahwa orang yang sedang melaksanakan tugas tidak dapat dipidana. Kedua, ketua majelis berpendapat bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak sesuai perintah yang diberikan yaitu untuk melakukan penyehatan perbankan dan penyelamatan uang Negara bukan untuk memperkaya seseorang. Ketiga, progresifitas kedua hakim tidak terlihat sama sekali karena hukum dimaknai law in book sehingga keadilan substansial tereliminasi, hukum tidak membumi, bahkan menciderai rasa keadilan