ATURAN INSENTIF PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DALAM UPAYA MENDORONG PEMULIHAN EKONOMI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 31/PMK.010/2021)

Industri otomotif menjadi salah satu sektor terdampak oleh adanya pandemi covid-19. Penurunan penjualan kendaraan bermotor roda empat terjadi secara signifikan terutama pada tahun 2020. Oleh karenanya pemerintah menyiasati penurunan tersebut dengan memberikan insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dengan mengeluarkan PMK No. 31/PMK.010/2021. Pemberian insentif ini tentunya akan berdampak terhadap pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak dan jika berhasil menaikkan jumlah penjualan kendaraan bermotor tentunya akan menimbulkan efek buruk bagi lingkungan di masa mendatang. Dari permasalahan ini tentunya menimbulkan pertanyaan bagaimana dampak penerapan PMK tersebut terhadap penjualan kendaraan bermotor roda empat? Juga bagaimana mas}lah}ah mursalah memandang kebijakan pemberian insentif PPnBM tersebut? Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), sementara pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan statute approach. Metode pengumpulan data penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data melalui dokumentasi yang didapat dari berbagai literatur maupun dari wawancara, kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data yang menghasilkan kesimpulan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pemberian insentif PPnBM ikut berpengaruh terhadap kenaikan penjualan mobil baru di Indonesia. Namun dengan adanya kenaikan penjualan yang juga terjadi di pasar mobil bekas mengindikasikan bahwa pemberian insentif PPnBM hanya berpengaruh terhadap kenaikan penjualan mobil baru. Selanjutnya hal yang sangat berperan terhadap pemulihan ekonomi sektor industri otomotif khususnya kenaikan penjualan mobil adalah kembali normalnya perekonomian masyarakat. Sementara itu pemberian insentif PPnBM dapat dikatakan maslahah karena ikut merangsang pemulihan industri otomotif yang juga akan memicu pemulihan ekonomi di sektor industri-industri lainnya. Selain itu, pemberian insentif PPnBM ini dapat dianggap sebagai pengamalan hifdzu al-ma>l dari pemerintah karena telah memastikan tetapnya mata pencaharian pekerja yang bekerja di industri ini