PEMENUHAN HAK ANAK ATAS DOKUMEN KEPENDUDUKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap)

Hak Identitas merupakan hak dasar yang melekat pada setiap anak yang wajib diberikan oleh negara. Identitas diri diberikan sejak kelahirannya yang dituangkan dalam akta kelahiran. Dokumen pernikahan merupakan syarat utama dalam penerbitan suatu akta kelahiran. Namun tanpa adanya dokumen pernikahan anak akan tetap mendapatkan akta kelahiran dengan ketentuan yang berbeda yaitu mendapatkan akta kelahiran dengan hanya mencantumkan nama ibu dan akta kelahiran dapat terbitkan dengan menggunakan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawaban Mutlak) dengan penambahan klausul. Tujuan penelitian ini yaitu bagaimana prosedur pembuatan akta kelahiran tanpa dokumen perkawinan orang tua dan tinjauan hukum Islamnya. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamaatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu kejadian ilmiah. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan studi pustaka atau dokumen yang berkaitan dengan judul skrispi. Pendekatan yang digunakan yaitu yuridis empiris dilakukan dengan mewawancarai beberapa narasumber yang berhubungan dengan penulisan skrispi ini dan untuk mendapatkan data secara operasional penelitian empiris dilakukan dengan penelitian lapangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap dapat melalui online dan dengan datang langsung. Akta Kelahiran dalam hukum Islam kedudukannya sangat penting sebagai bukti nasab seorang anak dan harus dijaga, karena merupakan hak ḍaruriyah. Pemenuhan hak anak terhadap dokumen kependudukan atau akta kelahiran tanpa adanya dokumen perkawinan terpenuhi secara administrasi. Namun akta kelahiran tanpa dokumen perkawinan orang tua ini agar dapat dibuktikan keautentikannya sehingga kepastian hukum dan keadilan terhadap hak-hak anak tersebut terpenuhi seperti hak-hak anak lainnya dengan dokumen perkawinan orang tua yang terbukti sah