KRIMINALISASI PENGHINAAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM RKUHP DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN KONSTITUSI INDONESIA

Dewasa ini Indonesia sedang melaksanakan pembaharuan hukum pidana. Karena sebagaimana telah diketahui bahwa ketentuan hukum pidana (KUHP) sampai saat ini masih menggunakan KUHP peninggalan Belanda. Dalam proses pembentukan serta pengesahannya terdapat beberapa ketentuan yang menimbulkan polemik. Salah satunya adalah permasalahan kriminalisasi penghinaan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Latar belakang terjadinya pertentangan terhadap ketentuan tersebut dikarenakan sebelumnya ketentuan sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 tentang Pencabutan Pasal Penghinaan Terhadap Presiden. Sehingga muncul anggapan bahwa kriminalisasi tidak dapat dilakukan karena ketentuan sebelumya sudah jelas dianggap inkonstitusional. Melihat kondisi demikian, muncul beberapa permasalahan terkait rasionalitas pemerintah dan badan legislatif yang melakukan kriminalisasi terhadap ketentuan tersebut. serta bagimana kriminalisasi penghinaan Presiden dan Wakil Presiden ini jika ditinjau dari hukum Islam dan Konstitusi Indonesia. Dalam pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) sehingga mengambil dan mempelajari buku-buku dengan tujuan untuk mengambil data sebagai sumber hukum primer dengan ciri-ciri menggunakan buku-buku, kitab-kitab, jurnal, internet, dan bahan lainnya yang terkait dengan objek penelitian. Penelitian juga didukunng jenis penelitian juridis – normatif untuk memberikan paparan normatif mengenai permasalahan yang sudah dirumuskan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kriminalisasi penghinaan Presiden dan Wakil Presiden bisa saja dilakukan karena pada dasarnya ketentuan untuk melindungi Presiden dan Wakil Presiden sangat dibutuhkan. Melihat hal ini juga sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam dan amanat Kostitusi Indonesia. Penulis merasa bahwa kriminalisasi ini tepat dilakukan unuk menjamin kepastian hukum melalui rumusan ketentuan yang berbeda dari sebelumnya. Hal tersebut didukung dengan dibuktikannya beberapa kasus yang masih menjerat pelaku penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden oleh para penegak hukum melalui ketentuan lain (UU ITE)