PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF PMA NO. 34 TAHUN 2016 (STUDI KASUS DI KECAMATAN KARANGMONCOL KABUPATEN PURBALINGGA)

ABSTRAK Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan dengan keadaan calon mempelai (baik salah satu maupun kedua calon mempelai) kurang atau tidak memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan. Ketentuan mengenai batas minimal usia minimal untuk syarat perkawinan di Indonesia adalah 19 tahun untuk calon mempelai wanita dan 19 tahun bagi pria. Artinya, manakala salah satu kedua calon mempelai kurang memenuhi standar minimal usia tersebut, maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) selain menjalakan tugas pokok penghulu yakni melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan dan pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk, penasihatan dan konsultasi nikah/rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan, dan pengembangan kepenghuluan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bentuk penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang mengandalkan pengamatan dalam pengumpulan data di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah Interview atau Wawancara dan Dokumentasi. Interview, juga disebut dengan wawancara, yakni dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Dalam hal ini penulis menggunakan data dari KUA berupa buku pedoman yang ada di KUA, data penduduk, data perkawinan dan data usia nikah yang ada di Kecamatan Karangmoncol yang diarsipkan di Kantor KUA Kecamatan Karangmoncol. Dari hasil pembahasan, peran KUA dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur diantaranya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana, peningkatan SDM dalam hal pelayanan nikah rujuk, peningkatan tertib administrasi dan sistem pelayanan nikah rujuk, pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang keluarga sakinah bagi calon pengantin, membentuk satuan tugas keluarga sakinah di tingkat Kecamatan dan Kelurahan, memberikan pelayanan penasehatan dan bimbingan kepada keluarga yang bermasalah. Peran tersebut sudah sesua dengan PMA No. 34 Tahun 2016 pada Pasal 3 dalam hal (butir 1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk, dan (butir 4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah. Meskipun sudah sesuai dengan aturan atau regulasi PMA No. 34 Tahun 2016, namun penekanan, optimalisasi, dan peningkatan itu harus tetap dilakukan oleh KUA Kecamatan Karangmoncol. Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Karangmoncol sesuai PMA No. 34 Tahun 2016 dalam penyelesaian sengketa kasus pernikahan di bawah umur. Dalam menanggulangi pernikahan di bawah umur di antaranya: memberikan bimbingan kepada calon mempelai yang mau menikah, memberikan penyuluhan kepada para jamaah pengajian tentang betapa pentingnya pernikahan jika didahului dengan persiapan fisik dan mental yang kokoh, melaksanakan edukasi kepada masyarakan secara langsung tentang pendidikan pranikah