IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TERHADAP HAK DASAR BURUH PEREMPUAN DALAM PEMIKIRAN YANG BERKEADILAN GENDER (STUDI BURUH PEREMPUAN DI KABUPATEN PEMALANG)

Jurusan Hukum Tatanegara, Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Dalam kehidupan ini manusia mempunyai kebutuhan yang beranekaragam, untuk dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut manusia dituntut untuk bekerja. Dimana bekerja merupakan bagian dari hak asasi manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Hanya saja perempuan memiliki hak khusus yakni hak dasar (cuti haid, cuti melahirkan dan keguguran, serta hak menyusui) yang secara jelas telah diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 81, 82 dan 83, sehingga ketika perusahaan dalam membuat perjanjian kerja maupun peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan aturan perundangan yang berlaku. Kabupaten Pemalang adalah salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki 8.462 pekerja laki-laki dan 10.256 pekerja perempuan yang bekerja di seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Pemalang, artinya di dominasi oleh pekerja perempuan. Penelitian ini akan menganalisa implementasi hak dasar buruh perempuan di Kabupaten Pemalang, yang kemudian akan dilihat dalam Pemikiran yang berkeadilan gender. Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian lapangan (Field Research). Metode kualitatif dengan pendekatan Yuridis Sosiologis. Metode pengumpulan data menggunakan internet searching, dokumentasi, wawancara, dan kuisioner. Metode analisis data menggunakan deskriptif kualitatif dan menggunakan kerangka berfikir induktif. Setelah dilakukan penelitian, dapat disimpulkan bahwa perusahaan cukup mengesampingkan hak dasar buruh perempuan, terutama hak cuti haid dan hak menyusui pada jam kerja, sehingga perusahaan belum seluruhnya melaksanakan hak dasar buruh perempuan. Dan dinukil dari pemikiran K.H Husein Muhammad terhadap implementasi hak dasar buruh perempuan di Kabupaten Pemalang, perusahaan harus patuh pada norma-norma atau Undang-undang yang berlaku