PERTIMBANGAN HAKIM TUNGGAL DALAM MEMUTUS PERKARA DISPENSASI KAWIN MENURUT PERMA NO: 5 TAHUN 2019 (Analisis Penetapan Pegadilan Agama Purwokerto Nomor 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt)

Peraturan yang dikeluarkan Mahkamah Agung dalam rangka meningkatkan efektivitas lembaga-lembaga Peradilan yang berada dibawahnya dalam hal ini Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang berfungsi sebagai pedoman hukum dalam penertiban, pengaturan, pengisi kekosongan hukum dan penciptaan hukum. Salah satu contoh yang dikeluarkan Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan hukum ialah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 5 tahun 2019 berisi mengenai pedoman Mengadili Perkara Dispensasi kawin. Uniknya di Pasal 1 angka (11) PERMA No 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa hakim yang mengadili adalah Hakim tunggal. dapat kita ketahui sebelumnya bahwa yang mengadili Perkara Dispensasi kawin adalah majelis hakim untuk itu maka di penelitian ini akan di gali mengenai Peran Hakim tunggal di dalam memutus Perkara Diepnsasi kawin dengan Nomor 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt serta menggali pertimbangan hukum hakim dalam penetapan tersebut. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah salinan Penetapan No.0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt dan hasil wawancara antara peneliti dan hakim yang mengadili perkara tersebut. Sedangkan data sekunder yang peneliti gunakan adalah berupa karya akademik yang berkaitan , peraturan perundang-undangan dan buku yang terkait dengan penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif-analitik. Dalam memutuskan perkara, hakim yang mengadili merupakan hakim tunggal sesuai dengan Perma No 5 Tahun2019. Dalam memutuskan perkara tidak hanya melihat dari Undang-undang saja tetapi fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menyebutkan bahwa pemohon sedang dalam kondisi hamil, kemudian adanya fakta penguat lainya adalah bahwa calon mempelai pria sudah berpenghasilan maka hasil tersebut dapat dijadikan nafkah dalam keluarga. sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan yang memberatkan hakim untuk mengabulkan perkara