PERLINDUNGAN PENGUNGSI INTERNASIONAL DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYĀSAH DAULIYAH

Konflik internal maupun eksternal yang terjadi di berbagai negara merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan pengungsian. setiap tahunnya, pencari suaka dan pengungsi mengalami kenaikan jumlah yang terus bertambah. Hal tersebut juga menyebabkan permasalahan pengungsi yang semakin kompleks. Indonesia menjadi salah satu dari banyaknya negara di dunia yang ikut menangani permasalahan pengungsi. Aturan hukum Internasional tentang perlindungan pengungsi telah diatur dalam Konvensi 1951 berikut protokolnya 1967 mengenai status pengungsi. Namun, Indonesia belum menjadi negara yang meratifikasi konvensi tersebut. Tujuan dari penelitian ini selain untuk mengetahui perlindungan pengungsi Internasional di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, juga untuk mengetahui peran serta pemerintah Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan kepada pengungsi apakah sudah menerapkan dasar-dasar yang terdapat dalam siyāsah dauliyah. Penelitian yang dilakukan penulis termasuk kedalam jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, kisah-kisah sejarah, artikel. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian berasal dari instrument Internasional dan Instrumen nasional. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah normatif filosofis, Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumetasi dan internet searching. Penelitian ini menunjukkan bahwa; Pertama, perlindungan pengungsi Internasional yang diberikan pemerintah Indonesia ialah berupa kerjasama dengan organisasi seperti UNHCR, dan IOM, memberikan bantuan kepada pengungsi Internasional dengan melakukan berbagai upaya terbaik agar permasalahan pengungsi segera terselesaikan. Meskipun Indonesia belum meratifikasi konvensi 1951 berikut protokolnya 1967 mengenai status pengungsi, dengan alasan kemanusiaan dan menerapkan prinsip non-refoulement yang sudah menjadi ius cogens, Indonesia tetap memberikan bantuan kepada pengungsi. Kedua, perlindungan pengungsi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia sudah mencerminkan prinsip dasar dalam siyāsah dauliyah