EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NOMOR 05 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA DALAM UPAYA PENERAPAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK

Pasca revisi UU Perkawinan pada Oktober 2019, terjadi kenaikan angka yang signifikan terhadap jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purbalingga. Hal ini disebabkan karena pembatasan usia nikah bagi wanita yang dinaikkan menjadi 19 tahun. Sayangnya, kenaikan jumlah permohonan dispensasi kawin tidak dibersamai dengan aturan yang ketat dan sinergi yang tepat, sehingga mayoritas justru dikabulkan oleh hakim dan menyebabkan maraknya praktek pernikahan dini. Sejalan dengan hal ini, penulis tertarik untuk mencari tahu bagaimana efektivitas PERMA No. 5 tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Purbalingga sudahkah mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak? Jenis penelitian skripsi ini termasuk penelitian lapangan (field research) yang menggunakan pendekatan yuridis empiris, sedangkan analisis data yang digunakan dengan metode deskriptif kualitatif, sementara data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada hakim dan pelaku dispensasi kawin, sedangkan data sekunder diambil dari data yang relevan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian ini mendapatkan kesimpulan bahwa tingkat efektivitas penerapan PERMA No.5 tahun 2019 dapat dilihat melalui dua perspektif dari kata “efektif”. Efektivitas yang dimaksud pada bagian pertama menunjukan bahwa, PERMA No.5 tahun 2019 telah berlaku efektif dan berhasil diterapkan sesuai dengan yang dikehendaki Mahkamah Agung. Sedangkan efektivitas yang dimaksud pada bagian kedua, tentang hasil target maupun tujuan dari penerapan PERMA, berarti PERMA No.5 tahun 2019 ini belum efektif pada lingkungan peradilan agama Purbalingga karena, pertama; hakim memiliki kebebasan dalam menetapkan permohonan dan dapat menjadikan hukum agama sebagai landasan, kedua; masyarakat Purbalingga memiliki stigma dan nilai yang telah berkembang di masyarakat lebih dahulu sebelum diberlakukannya PERMA Nomor 5 Tahun 2019, ketiga; pemahaman mengenai asas kepentingan terbaik bagi anak tidak diketahui oleh para orang tua dan minimnya pengetahuan orang tua mengenai pemberlakuan hukum perkawinan di Indonesia, keadaan ini didukung dengan fakta kondisi sosiologis masyarakat Purbalingga yang menjadikan alasan himpitan ekonomi untuk menikahkan anak secara dini