PEMBAGIAN WARIS PARON PERSPEKTIF HUKUM ISLAM STUDI KASUS DESA KABUNDERAN KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN PURBALINGGA

Salah satu akibat hukum yang terjadi ketika meninggalnya seseorang adalah adanya kewarisan. Hukum kewarisan merupak hukum yang menyangkut si mayit (pewaris) dengan anak atau keluarga si mayit (ahli waris) dimana harta atau al-mauruuts yang ditingalkan al-muwarrits haknya diberikan atau dialihkan kepemilikan kepada al-warits orang yang berkaitan dengan pewaris. Semua diatur dalam hukum Islam (Al-Qur’an) yang tujuannya tentu untuk memudahkan umat Islam menentukan jumlah harta warisan yang diperoleh oleh setiap ahli waris. Tetapi hal yang sudah ditentukan nashnya kurang terciptanya kedamaian yang menjadi tujuan agama Islam, yang mana disini jika dipraktikan oleh masyarakat Desa Kabunderan, karena dipandang menggunkan hukum Islam yang terdapat selisih perbandingan harta yang diterima, jumlah harta yang diterima ahli waris berbeda-beda menimbulkan kecemburuan sosial dan rawan konflik keluarga ahli waris. Untuk mencegah hal tersebut masyarakat Desa Kabunderan menggunakan hukum Paron yang ketentuan pembagian harta warisannya berbeda dari hukum Islam, dimana tidak ada pembeda antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan, atau boleh dikatakan sama rata. Hal tersebut yang menjadi dasar perumusan masalah yang terjadi di Desa Kabunderan, yaitu tentang pembagian waris paron perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan peneliti adalah Field Research yang sumber data utamnya dari data lapangan, berupa wawancara, tanya jawab dengan narasumber masyarakat Desa Kabunderan yang menggunaka praktik pembagian waris paron, perangkat desa sebagai fasilitator pembagian waris adat paron, sesepuh Desa Kabunderan dan lain-lain. Objek dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum pembagian waris adat yang dalam praktiknya berbeda dengan sumber hukum Islam yaitu nash Al-Qur’an. Adapun data yang berupa teori pendukung peneliti menggunakan referensi dari beberapa buku bacaan yang berupa hardfile maupun softfile (ebook). Hasil dari penelitian ini adalah pembagian waris paron studi kasus Desa Kabunderan boleh dilakukan dengan berbagai ketentuan. Adapun ketentuan yang ditinjau adalah adanya tujuan baik yang sesuai dengan tujuan hukum Islam yaitu meberikan kedamaian bagi semua ahli waris. Adat yang digunakan bukan untuk menggeser atau merubah hukum Islam yang sudah ditetapka, tetapi sebagai solusi pemecahan masalah tanpa menimbulkan masalah yang lainnya