IMPLEMENTASI REGULASI PELAYANAN PERNIKAHAN PADA ERA NEW NORMAL DI KUA KECAMATAN PADAMARA KABUPATEN PURBALINGGA

Di Indonesia pelayanan pernikahan diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Ketidaknyamanan pelayanan publik mulai terganggu karena pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Adanya pandemi ini membuat masyarakat merasa khawatir jika melangsungkan pernikahan. Pandemi COVID-19 berdampak pada pelayanan pernikahan yang dilakukan oleh KUA. Oleh karena itu KUA menerapkan pelayanan yang berbeda dengan sebelum pandemi. Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana implementasi pelayanan perrnikahan pada era new normal. Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (field research). Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari Kepala KUA sekaligus sebagai Penghulu KUA Kecamatan Padamara dan responden yang menikah pada era new normal. Sedangkan sumber sekunder diperoleh dari buku, artikel, karya ilmiah, dan dokumen-dokumen yang mempunyai hubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data diperoleh dari studi dokumentasi, wawancara dan observasi. Teknik pengolahan data diperoleh dari lapangan, kemudian dianalisis dengan metode kualitatif dengan pola pikir analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa implementasi regulasi pelayanan pernikahan pada era new normal di KUA Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga berjalan dengan baik serta memudahkan masyarakat yang menikah saat pandemi COVID-19. Pelayanan pernikahan sebelum pandemi tidak ada batasan personil, tidak ada batasan dalam mobilisasi dan interaksi, serta tanpa menggunakan prokes. Pelayanan selama pandemi terdapat pembatasan kapasitas tempat dan orang, selain itu harus mematuhi prokes. Penghulu berhak untuk tidak memberikan pelayanan nikah jika keluarga maupun catin tidak menerapkan prokes. Pandemi COVID-19 ini juga mempengaruhi permohonan pernikahan, bimbingan perkawinan dan jam pelayanan KUA. Masyarakat yang melangsungkan pernikahan saat pandemi ini mengikuti peraturan dari Pemerintah meskipun terkadang pihak undangan yang datang tidak sepenuhnya disiplin mengikuti protokol kesehatan. Kebijakan pemerintah dalam pelayanan pernikahan saat pandemi diperbolehkan secara hukum Islam, hal itu dikarenakan untuk menjaga kemaslahatan serta menghindari kemudharatan berupa tertularnya COVID-19. Kata Kunci: KUA, COVID-1