Implementasi Kewenangan Otonomi Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas Perspektif Fiqh Siyasah

Kajian mengenai hubungan pemerintah pusat dan daerah sepanjang sejarah ketatanegaraan selalu menjadi topik yang menarik, khususnya hubungan antara pusat dan daerah yang masih berupaya untuk menemukan format yang ideal. Sejalan dengan pemberian urusan kepada daerah, harus ada keselarasan antara kewenangan dengan kemampuan dalam mendanai urusan pemerintahan tersebut. Salah satu item yang penting adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kabupaten Banyumas adalah kabupaten dengan PAD terbesar nomor 2 di Jawa Tengah setelah Kota Semarang, namun selain disparitas yang cukup tinggi dengan Kota Semarang, kontribusi PAD Kabupaten Banyumas hanya berkontribusi 20 % dari total pendapatan daerah. Hal inilah yang menjadi pertanyaan peneliti untuk mengetahui “Bagaimana Impementasi Kewenangan Otonomi Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan kontribusi PAD terhadap total pendapatan dan belanja daerah perspektif fikih siyasah?” Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini menggunakan 3 jenis teknik pengumpulan data, yaitu dokumentasi, wawancara dan internet searching. Penulis menggunakan metode analisa kualitatif. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisa menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implemantasi kewenangan otonomi daerah dalam meningkatan PAD di Kabupaten Banyumas telah dilaksanakan dengan cukup baik dengan melaksanakan mekanisme dari perencanaan sampai pada pertanggungjawaban sesuai prosedur dengan realisasi yang diatas rata-rata. Apabila dilihat secara umum sudah melaksanakan prinsip-prinsip dalam siya>sah ma>liyah, yaitu melaksanakan teori tanggung jawab negara. Namun, belum secara maksimal melaksanakan prinsip efisiensi pengeluaran sehingga pemasukan dalam hal ini PAD belum mampu mengakomodasi keseluruhan pengeluaran daerah. Konsep Islam yang selalu mengikuti perkembangan kondisi dituntut mencari sumber pendanaan baru dengan memperhatikan kemashalatan, kemanfaatan, musyawarah dan partisipasi masyarakat