PERJODOHAN SECARA PAKSA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga)

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara suami dan istri, maka dalam perkawinan harus ada kerelaan dari kedua belah pihak. Islam memberikan sebuah konsep atau aturan untuk melaksanakan sebuah perkawinan yang baik, diantaranya adalah perkawinan dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan dan pertimbangan dari calon mempelai dan tidak ada paksaan. Setiap orang tua selalu ingin melihat anaknya mendapat yang terbaik dalam semua aspek, termasuk perihal jodoh. Masih banyak orang tua yang menjodohkan anaknya dengan pilihan, padahal pilihan orang tua belum tentu menjadi pilihan terbaik bagi anaknya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor apa saja yang menyebabkan orang tua melakukan perjodohan dan bagaimana perjodohan secara paksa dalam Kompilasi Hukum Islam di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga. Jenis penelitian initermasukpenelitianlapangan(field research) denganpendekatanyuridissosiologis, yang memaparkangambaran yang menyeluruhdansistematissertamemberikan data denganteliti. Adapunlangkah-langkahdalampengumpulan data yaitudenganmetodeobservasi, dokumentasidanwawancara.mengumpulkan data melalui penelusuran, membacadanmencatat, tindakanselanjutnyaadalahpenyusunan data, mengklasifikasinya, yang kemudiandilanjutkandenganpenganalisaan data yang menghasilkan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab orang tua di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga menjodohkan anaknya dikarenakanfaktor usia, faktor ekonomi, faktor kekerabatan, faktor pendidikan, dan faktor masa depan. Sedangkan pentingnya wali dalam Kompilasi Hukum Islam adalah mutlak atas kehendaknya untuk melakukan perjodohan secara paksa terhadap anak perempuannya. Karena wali merupakan syarat sahnya suatu perkawinan yang berlaku untuk calon mempelai wanita. Berkaitan dengan faktor terjadinya kawin paksa (usia, masa depan, pendidikan, kekerabatan, dan ekonomi), wali diperkenankan untuk ikut aktif dalam proses pemilihan pasangan yang tepat. Hal ini sejalan dengan Hukum Islam yang membolehkan perjodohan secara paksa asalkan memudahkan kedua belah pihak dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kaidah-kaidah Islam