GARAR DALAM PERNIKAHAN (Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)

Pernikahan adalah sesuatu yang sangat prinsip dalam agama Islam karenanya harus dilaksanakan dengan benar sesuai aturan hukum yang berlaku baik peraturan agama (fikih munakahat) maupun peraturan yang di sahkan pemerintah. Di Indonesia ada hukum positif yang berlaku yang mengatur dan menjadi pedoman bagi instansi pemerintah terkait dan juga masyarakat dalam hal perkawinan adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), dimana penulis mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari data-data kepustakaan seperti buku, jurnal, kitab dan artikel. Adapun pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang di fokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentsi. Sumber data yang digunakan yaitu Fiqih Sunnah karya Muhammad Sayyid Sabiq, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia karya Amir Syarifuddin, Undang-Undang data yang digunakan adalah content analysis dan komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan hukum mengenai garar dalam pernikahan ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif memiliki persamaan yaitu dalam hukum Islam dan hukum positif garar dalam pernikahan merupakan akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian dalam pernikahan. Garar dalam pernikahan juga terjadi sebelum terjadinya akad. Sedangkan perbedaannya, di dalam Hukum Islam menjelaskan terkait larangan umat Islam melakukan praktik garar, sedangkan dalam hukum positif tidak dijelaskan secara jelas, akan tetapi disebutkan dampak/akibat apabila dilakukan garar