PENGORGANISASIAN KELOMPOK TANI OLEH SERIKAT TANI MANDIRI (STaM) DALAM MEMPERJUANGKAN KEPEMILIKAN TANAH (DESA BULUPAYUNG KEC. PATIMUAN KAB. CILACAP) SKRIPSI

Tanah dalam kehidupan masyarakat di muka Bumi ini sangat berarti dalam kesejahteran seseorang, apalagi jika masyarakat yang berprofesi sebagai petani sudah pasti sangat membutuhkan tanah untuk bercocok tanam. Akan tetapi hal tersebut perhutani belum bisa menata dengan adil. STaM melakukan pengorganisasian pada kelompok tani untuk meperjuangkan hak kepemilikan tanah di Desa Bulupayung yang sedang mengalami konflik dengan perhutani dan STaM melakukan pendampingan dengan program Reforma Agraria. Peneliti ingin mengetahui pengorganisasian dilakukan oleh STaM, kendala yang dihadapi dalam melakukan pengorganisasian, dan faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan pengorganisasian masyarakat. Dengan menggunakan teori pengorganisasian yang dimiliki Murray G. Ross yang ditulis oleh Muhamad Soim M.A Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (field research) dengan mengambil tempat penelitian di Kelompok Tani Karya Makmur Desa Bulupayung, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap. Data diperoleh melalui wawancara langsung dan dokumen pendukung. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Validitas data melalui teknik triangulasi sumber dan analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kebutuhan petani, menyebabkan tingkah laku untuk membentuk STaM dengan tujuan menegakan keadilan dan mensejahterakan petani. Pengorganisasian dilakukan untuk menegakan keadilan sosial dan mensejahterakan masyarakat agar petani mampu beradaptasi menghadapi permasalahannya. Dalam melakukan pengorganisasian, STaM mempertimbangkan prinsip pengorganisasian, bentuk model dan media pengorganisasian, dan langkah-langkah maupun tahapan pengorganisasian. Faktor pendukung dalam pengorganisasian yaitu belum terciptanya keadilan bagi masyarakat tani. Kendala yang dihadapi yaitu kurangnya kerjasama dari aktor-aktor pemerintahan, kurangnya respon dari masyarakat dan kemampuan financial petani