STUDI KOMPARATIF TENTANG PEMBAGIAN HARTA GONO GINI AKIBAT PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Konsep harta gono gini beserta ketentuannya tidak ditemukan pembahasannya dalam hukum Islam. Harta gono gini merupakan masalah yang muncul di zaman modern ini. Hukum Islam lebih memandang adanya keterpisahan harta antara suami istri, harta suami milik suami dan harta istri milik istri. Sedangkan hukum positif baik Undang-Undang Perkawinan No. 1974 maupun KUH Perdata mengatur adanya harta gono gini atau harta bersama. Dari uraian tersebut, maka penelitian akan menganalisis tentang komparasi pembagian harta gono gini akibat perceraian perspektif hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif, di mana penulis mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari buku, jurnal, kitab, dan artikel. Data primer yaitu; Kompilasi Hukum Islam, Kitab Bughyah al-Mustarsyidin, KUH Perdata, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Data sekunder, yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Setelah mengumpulkan data yang diperlukan, kemudian data tersebut dianalisis dengan metode deduktif dan komparasi. Ketentuan pembagian harta gono goni menurut hukum Islam yang termuat dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan hukum positif yang termuat dalam Pasal 128 KUH Perdata tentang pembagian harta gono gini akibat perceraian yaitu sama-sama membagi seperdua dari harta kepada suami dan istri. Namun, menurut Habib Abdurrahman bin Muhammad dalam kitabnya Bughyah al- Mustarsyidin pembagian bisa dilakukan dengan cara musyawarah atau perdamaian. Dalam pembagian harta gono gini juga harus melihat peran dan kontribusi keduanya terkait harta gono gini yang dihasilkan dalam perkawinan, agar didapatkan pembagian yang seadil-adilnya