TINDAK PIDANA PORNOGRAFI TERHADAP KORBAN ANAK PERSPEKTIF FIQH JINĀYAH (Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 270/Pid.B/2018/PN.Pwt)

Mempertontonkan video berkonten pornografi termasuk tindak pidana yang sudah diatur oleh Undang-Undang tersendiri. Salah satu perkara Pornografi yang masuk di Pengadilan Negeri Purwokerto ialah Putusan Pengadilan Negeri Nomor 270/Pid.B/2018/PN.Pwt yang melibatkan anak-anak SDN 1 dan terdakwa merupakan penjual es cream yang bersetatus mahasiswa di Universitas Terbuka Purwokerto. Majelis hakim dalam putusan menyatakan bahwa terdakwa sah melakukan tindak pidana mempertontonkan video berkonten pornografi yang melibatkan anak-anak. Penelitian ini akan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 270/Pid.B/2018/PN tentang penyebaran pornografi kepada korban anak di bawah umur dan pandangan hukum Islam mengenai tindak pidana pada anak. Penelitian yang penulis lakukan termasuk jenis penelitian pustaka (library research). Data yang digunakan berasal dari putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 270/Pid.B/2018/PN.Pwt sebagai data primer dan sebagai data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum dan beberapa karya tulis yang berkenaan dengan tindak pidana pornografi setelah itu dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan pola deduktif dalam perspektif Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara pornografi belum sesuai dari apa yang dituntut pada pasal 37 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2018 dengan memuat alasan-alasan dengan mempertimbangkan berbagai hal. Pada unsur melibatkan anak hukuman pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya, namun dijatuhi hukuman tidak lebih dari setengah ancaman pidana. Sedangkan menurut hukum pidana Islam (Fiqh Jināyah), sanksi terhadap tindak pidana pornografi pada anak termasuk dalam konsep hukum ta’zīr yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’. Karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan jarīmah ta’zīr, sehingga sanksinya diserahkan kepada Ulil Amri (pemimpin), dalam hal ini menjadi kewenangan hakim di pengadilan. Dalam perkara ini, majelis hakim telah memutuskan sanksi ta’zīr berupa hukuman penjara dan denda