Pandangan Ormas Islam Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat

Sejak akhir tahun 2015, di Kabupaten Banyumas dilaksanakan penegakan terhadap Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2015 tentang Penyakit Masyarakat. Penegakan Peraturan Daerah tersebut bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum di Kabupaten Banyumas. Pokok masalah penelitian ini adalah di dalam perda tersebut terdapat larangan untuk memberi kepada pengemis sebagaimana diatur Pasal 23 ayat (3) Perda No.16 Tahun 2015 yang bertentangan dengan kultur masyarakat Indonesia dengan biasa bersedekah dan memberi kepada fakir miskin. Nabi Muhammad SAW menyarankan dan memberi pujian terhadap orang-orang yang saling tolong-menolong dan membelanjakan hartanya di jalan kebaikan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana implementasi Perda Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Banyumas ?, dan 2) Bagaimana pandangan ormas islam mengenai Perda Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat ?. Jenis penenelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari ormas islam di kabupaten Banyumas, Satpol-PP, Dinsospermades dan PGOT. Sedangkan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku dan penelitian yang terkait dengan permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ormas islam di kabupaten Banyumas setuju terhadap aturan-aturan pelarangan memberi sedekah kepada PGOT, akan tetapi terkait denda yang ditetapkan oleh Pemkab Banyumas, setiap ormas ini berbeda pandangan. Untuk ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat, bahwa penanggulangan pengemis, gelandangan dan orang terlantar diselenggarakan melalui usaha dalam bentuk preventif, represif, rehabilitatif dan bimbingan lanjut, telah dilakukan secara maksimal