PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA KETIDAKPUASAN PELAYANAN KEBUTUHAN SEKSUAL (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor:1063/Pdt.G/2019/PA.CLP)

Latar belakang penelitian ini muncul dari permaslahan permohonan izin poligami yang kabulkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Cilacap. Salah satu praktik poligami yang terjadi di masyarakat dimana alasan-alasan yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Dalam perkara nomor: 1063/Pdt.G/2019/PA.CLP alasan mengajukan permohonan izin poligami yaitu ketidakpuasan pelayanan kebutuhan seksual. Permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana legal reasoning hakim dalam memutus perkara permohonan izin poligami karena ketidakpuasan pelayanan kebutuhan seksual di Pengadilan Agama Cilacap. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, pengumpulan data yang peneliti lakukan berupa dokumen atau berkas atas persidangan dengan Nomor:1063/Pdt.G/2019/PA.CLP yang berhubungan dengan penelitian. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis isi (content analisys). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa legal reasoning hakim dalam memutus putusan nomor: 1063/Pdt.G/2019/PA.CLP tentang permohonan izin poligami karena ketidakpuasan pelayanan kebutuhan seksual mendasarkan pada dalil al-Qur’an surat an-Nisa ayat 3. Ayat tersebut merupakan syarat utama bagi suami yang melakukan poligami yaitu memperlakukan adil bagi istri-istrinya. Kemudian mendasarkan pada kaidah fiqh yaitu “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”. Pada kaidah fiqh ini bahwasannya dengan ditolak atau diterima izin poligaminya, maka kemadlorotannya akan lebih besar daripada maslahatnya apabila poligaminya ditolak, sebab bila ditolak maka Pemohon dan Calon Istri Kedua akan lebih menderita karena tidak bisa menikah, dan ditakutkan antara Pemohon dengan calon istri kedua dapat melakukan perkawinan siri atau terjadi hubungan seksual tanpa ada ikatan perkawinan. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan hukum tersebut demi kemaslahatan dan menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama, maka permohonan tersebut dikabulkan