Relevansi Pemikiran Al-Farabi Tentang Negara Dalam Kitab ‘Ārā ‘Ahl Al-Madīnah Al-Fāḍilah dengan Konsep Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

Penelitian ini dilatarbelakangi tentang konsep otonomi daerah yang dianggap sama seperti halnya sistem negara federal, karena kekuasaannya tidak terletak di pemerintahan pusat. Selain itu ada beberapa nilai yang memiliki relevansi dari pemikiran Al-Farabi dengan konsep otonomi daerah di Indonesia ini. Al-Farabi lebih condong terhadap penerapan good governance (pemerintahan yang baik), hal-hal yang bersifat etika atau moral untuk mencapai kebahagiaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengetahui relevansi pemikiran dari Al-Farabi dengan konsep otonomi daerah di Indonesia, yang nantinya bisa dijadikan nilai-nilai yang bermanfaat. Jenis penelitian ini adalah penelitian library research. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama dalam bentuk arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, konsep, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian yakni relevansi pemikiran Al-Farabi tentang negara dengan konsep otonomi daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Data yang terkumpul dalam penelitian selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik content analisis, yaitu analisis tekstual dalam studi pustaka melalui penafsiran terhadap isi pesan suatu komunikasi yang tercantum dalam literatur-literatur yang memiliki relevansi dengan tema penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa konsep otonomi daerah di negara kesatuan republik Indonesia merupakan otonomi yang menerapkan sistem desentralisasi. Otonomi daerah yang bersifat luas, dan bertanggung jawab tetap memiliki batas yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Al-Farabi dalam menggagas pemikiran tentang negara yang cenderung menyampaikan bagaimana etika menjadi seorang pemimpin atau masyarakat dan hal ini memiliki relevansi bagi otonomi daerah di Indonesia. Dalam artian bahwa untuk mencapai negara yang ideal perlu adanya syarat bagi seorang pemimpin dan pejabat-pejabatnya dalam membangun negara