ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 86/PUU-X/2012 TERHADAP PASAL 38 DAN PASAL 41 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

Zakat merupakan poros penting keberadaan umat Islam, karena menjadi salah satu kewajiban bagi umatnya, selain memang berfungsi mendekatkan diri kepada Allah, zakat juga berfungsi mensejahterakan masyarakat. Selain itu terdapat potensi dana zakat yang sangat besar, potensi tersebutlah yang mendorong Pemerintah ikut merasa berkepentingan mengatur pengelolaan amil zakat. Disatu sisi, amil zakat non Pemerintah merasa berat hati dengan kewenangan dan resiko kriminalisasi tersebut, Sehingga, kontroversipun hadir atas keputusan Pemerintah, dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 23/2011, khususnya Pasal 38 dan Pasal 41. Permasalahan tersebut sampailah pada puncak ketika judicial review terhadap Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nomor 23/2011 diterima pada persidangan Mahkamah Konstitusi, dengan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 sebagai penengah adanya konflik dalam undang-undang tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitiannya serta membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerluka riset lapangan. Dalam menganalisis menggunakan metode deduktif deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 dan Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 38 dan Pasal 41. Sedangkan data sekunder yang diambil dari buku-buku, jurnal, dan internet yang ada kaitannya dengan permasalahan pengelolaan zakat oleh amil zakat. Dalam menganalisis hasil Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan antara lain pertimbangan hukum dan pertimbangan para hakim. Adapun kesimpulan dari penelitian ini bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan judicial riview terhadap Undang-Undang Pengelolaan Zakat, dan pada Pasal 38 mengecualikan kata “setiap orang” dengan perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, dan telah memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang, selanjutnya pada Pasal 41 dalam ketentuan pidananya memberi pengertian lain bahwa ketentuan tersebut tidak diterapkan serta merta