TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD NYUMBANG PINGGELAN (STUDI KASUS DESA PLANA KECAMATAN SOMAGEDE KABUPATEN BANYUMAS)

Seiring berjalannya waktu dengan kemajuan zaman, melahirkan beragam jenis muamalah yang tidak ada dalil langsung dalam al-Qur’an dan sunnah nabi. Seperti salah satunya nyumbang pinggelan yang dipraktekkan masyarakat Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Praktek nyumbang pinggelan mengarah pada akad qard} dan akad hibah yang telah ada landasan hukumnya. Fokus penelitian ini adalah mengenai bagaimana praktek nyumbang pinggelan dan jenis akad apa yang terdapat di dalam nyumbang pinggelan di Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) sehingga data yang diperoleh berasal langsung dari para pelaku nyumbang pinggelan. Sumber data dalam penelitian ini berupa sumber data primer dan sekunder. Data primer penulis peroleh dari subjek penelitian yakni pelaku nyumbang pinggelan. Sedangkan sumber data sekunder penulis peroleh dari bahan berupa buku-buku dan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Penulis memilih subjek penelitian dengan menggunakan teknik sampling purposive random sampling. Sedangkan untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis menggunakan teknik wawancara langsung dan observasi. Kesimpulan penulis peroleh dengan analisis secara deskriptif. Dari penelitian ini penulis memperoleh beberapa kesimpulan, diantaranya bahwa nyumbang pinggelan dipraktekkan dengan dua cara, yakni nyumbang pinggean yang didahului nembung (meminta) dan yang tidak didahului nembung. Nyumbang pinggelan yang didahului nembung termasuk kedalam jenis akad qard}. Sedangkan praktek nyumbang pinggelan yang tidak didahului nembung termasuk ke dalam jenis akad hibah. Selanjutnya pengembalian pada barang nyumbang pinggelan belum sesuai dengan ketentuan fikih, yang menurut pendapat Madzhab Maliki dan Hambali pengembalian harus sama dalam sifat dan ukuran. Berikutnya pemberian yang pengembaliannya diwajibkan termasuk dalam jenis akad hibah, namun hibah yang disyaratkan untuk dibalas. Berdasarkan pendapat Ibnu Qayyim, jika hibah (pemberian) tersebut disyaratkan pengembaliannya maka yang diberi wajib mengembalikan