TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBARUAN AKAD MUḌĀRABAH (TAḤAWWUL AL-’AQD) DI BMT SYIRKAH MUAWANAH NAHDLATUL ULAMA KRAMAT CABANG PURWOKERTO

Akad Muḍārabah merupakan kesepakatan/kerja sama antara pemilik dana (ṣāḥib al-māl) dan pengelola usaha (muḍārib) dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama. Akad muḍārabah diterapkan di Lembaga Keuangan Syariah, seperti BMT SM NU Kramat Cabang Purwokerto. Dalam hal ini, BMT SM NU Kramat Cabang Purwokerto berlaku sebagai pemilik modal dan nasabah/mitra berkerja sebagai pengelola modal. Pengembalian modal dan keuntungan dilakukan dengan cara angsuran dalam jangka waktu yang disepakati. BMT SM NU Kramat Cabang Purwokerto memiliki kebijakan pembaruan akad muḍārabah bagi mitra yang jangka waktu akadnya telah berakhir namun masih memiliki kewajiban angsuran dan top up bagi mitra yang mengajukan tambahan modal pada saat akad belum selesai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembaruan akad muḍārabah di BMT SM NU Kramat ditinjau menurut hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah manager/kepala kantor dan supervisi BMT SM NU Kramat Cabang Purwokerto, sedangkan objek yang diteliti adalah pelaksanaan pembaruan akad muḍārabah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari manager/kepala kantor dan supervisi BMT SM NU Kramat Cabang Purwokerto, sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, serta dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji penulis. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa pelaksanaan pembaruan akad muḍārabah di BMT SM NU Kramat Cabang Purwokerto ditujukan bagi nasabah/mitra yang masih memiliki kewajiban angsuran pada akad sebelumnya dan memiliki keinginan untuk dibina. Modal akad baru terlebih dahulu digunakan untuk menutupi kewajiban angsuran akad lama. Berdasarkan ketentuan akad muḍārabah, rukun muḍārabah yang meliputi ‘āqidain (para pihak), ma’qūd (modal, usaha, keuntungan), dan ṣīgat (kontrak) telah terpenuhi. Para pihak yang memliki kecakapan hukum juga sudah memenuhi syarat pelaku akad muḍārabah. Sedangkan syarat modal harus ada dan diserahkan kepada muḍārib dalam pembaruan akad ini tidak terpenuhi. Begitu juga dengan syarat keuntungan, keuntungan milik bersama juga tidak terpenuhi melihat di dalam akad hanya terdapat prosentase keuntungan yang didapatkan BMT, sedangkan penghitungan dan prosentase yang didapatkan oleh nasabah/mitra tidak dijelaskan. Prosentase tersebut juga dihitung dari modal yang diberikan, bukan dari hasil yang didapatkan sebagaimana prinsip akad muḍārabah bagi hasil (profit sharing). Dengan demikian, dapat disimpulakan bahwa pelaksanaan pembaruan akad muḍārabah di BMT SM NU Kramat Cabang Purwokerto secara umum belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam