Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam

Diskursus mengenai penerapan syari’at Islam, khususnya tentang penerapan hukum Pidana Islam sampai sekarang masih menjadi pro dan kontra. Perdebatan panjang dan terus berlangsung dan tentunya tak kunjung mereda. Di satu kelompok menolak sedangkan kelompok yang lain dengan sekuat tenaga “memaksakan” agar hukum pidana Islam ini diterapkan. Atau bahkan ada kelompok yang di luar dua kelompok ini, yaitu kelompok yang cenderung diam, acuh tak acuh dan mungkin bahkan cari amannya saja. Keadaan seperti di atas semakin runyam dengan adanya propaganda bahwa hukum Pidana Islam adalah hukum yang sudah ketinggalan zaman. Hukum Pidana Islam yang dibukukan oleh kaum orientalis dan para penggiat Hak Asasi Manusia yang kemudian didukung oleh media massa digambarkan sebagai sosok yang sangat kejam, tidak manusiawi, melanggar HAM, usang dan lebih menonjolkan balas dendam. Pandangan semacam ini muncul karena hukum Pidana Islam tidak dilihat atau bahkan dipelajari secara utuh dan komprehensif. Tugas para akedemisi dan ahli hukum lah yang harus menerima sistem hukum Pidana Islam secara obyektif dan komprehensif. Oleh karena itu, hukum Pidana Islam harus digali dan dikaji dalam rangka pengembangan dan pembaruan hukum di Negara Indonesi