PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENGAWASAN KONTEN PENYIARAN BERKUALITAS DI YOGYAKARTA

Peran merupakan sesuatu yang harus ada dalam menjalankan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab seseorang dalam kehidupan sosial. Sekecil apapun kelembagaan itu, dijalankannya peran menjadi sangat diperlukan, termasuk di bidang pengawasan Lembaga Penyiaran. Dalam dunia kepenyiaran dewasa ini, terjadi banyak sekali kemungkinan pelencengan dari tujuan awal. Maka dari itu peran pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia menjadi penting untuk diperhatikan. Kunci keberhasilan suatu tujuan bukan hanya diukur dari dijalankannya tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab, melainkan juga mengenai peran yang terikat ada atas dijalankannya kewajiban-kewajiban tersebut. Kedudukan peran tidak bisa dikesampingkan atas berhasilnya suatu tujuan. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengawasan konten penyiaran berkualitas di Yogyakarta, hambatan yang dialami, serta upaya penyelesaian yang dilakukan. Dimana subjek dari penelitian ini adalah ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Daerah Istimewa Yogyakarta, Unit bidang Pengawasan Isi Siaran, serta beberapa Lembaga Penyiaran yang dibina, kemudian objek penelitian ini adalah peran yang dijalankan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengawasan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, dimana menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah pola berfikir Milles and Huberman, yang langkahnya terdiri dari reduksi data, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Daerah Istimewa Yogyakarta menjalankan peran sebagai penyuluh, pelatih, penyalur budaya, fasilitator, guru, pelindung, pembimbing, pendamping, dan relawan media. Hambatan yang dialami antara lain peraturan perundang-undangan yang lemah, volume kerja dengan jumlah tenaga kerja yang tidak seimbang, pandainya Lembaga Penyiaran mengakali peraturan, sarana prasarana yang kurang memadai, dan rasa kepemilikan Lembaga Independen dari masyarakat yang kurang. Sehingga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan upaya diantaranya pembuatan peraturan rincian tugas komisioner, merubah strategi dari langsung teguran tertulis menjadi pendekatan sosiologis terlebih dahulu, penganugrahan penyiaran, serta kerja sama dengan lembaga lain