TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD UTANG PIUTANG DENGAN SISTEM TANGGUNG RENTENG DI BUM DESA BEERSAMA DANANJAYA DESA BANTARBARANG KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PURBALINGGA

Desa Bantarbarang merupakan salah satu desa yang memiliki kegiatan simpan pinjam di BUM (Badan Usaha Milik) Desa Bersama Dananjaya dan merupakan jumlah kelompok terbanyak dibandingkan dengan desa lainnya. Dalam lembaga tersebut terdapat kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) dan UEP (Usaha Ekonomi Produktif) yang diberikan pinjaman berupa uang dan harus mengembalikan dengan sistem angsuran. Dalam praktiknya, terdapat anggota kelompok yang tidak bias mengangsur, sehingga diselesaikan dengan sistem tanggung renteng. Tanggung renteng adalah tanggung jawab para peminjam baik bersama-sama, perseorangan maupun khusus salah seorang diantara mereka untuk menanggung pembayaran utang apabila ada kemacetan, tetapi dalam agama Islam terdapat hukum yang menjelaskan bahwa membayar hutang yaitu wajib. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik akad hutang piutang dengan sistem tanggung renteng di BUM (Badan Usaha Milik) Desa Bersama Dananjaya Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang kabupaten Purbalingga dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad hutang piutang dengan sistem tanggung renteng. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif deskriptif, dengan mengambil lokasi di BUM (Badan Usaha Milik) Desa Bersama Dananjaya Desa Bantarbarang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan pengambilan sampel. Subyek dalam penelitian ini adalah Direktur BUM (Badan Usaha Milik) Desa, anggota kelompok dan ketua kelompok sebagai wakil dari anggota yang menanggung. Obyek penelitian adalah pelaksanaan praktik akad hutang piutang dengan sistem tanggung renteng. Analisis data penelitian dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang didapat dalam pelaksanaan akad utang piutang dengan sistem tanggung renteng ditinjau dari hukum Islam adalah sah karena terpenuhinya rukun dan syarat akad. Sistem tanggung renteng dalam praktik utang piutang di BUM (Badan Usaha Milik) Desa Bersama Dananjaya Desa Bantarbarang termasuk akad d}ama>n. Utang yang tadinya tidak bisa dikembalikan hukumnya haram karena merugikan salah satu pihak. Dengan adanya sistem tanggung renteng atau dengan akad penanggungan (d}ama>n) maka anggota yang tidak bisa membayar utang dapat terbayar utangnya karena ada pertanggungan bersama (tanggung renteng)