POLA DAN URGENSI POSITIVIKASI FATWA-FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Artikel ini mengkaji tentang pola dan urgensi positivisasi fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang perbankan syariah di Indonesia. Penulisan artikel ini dilatarbelakangi oleh suatu fakta bahwa satu-satunya landasan penerapan kepatuhan pada prinsip syariah dalam operasional perbankan syariah di Indonesia adalah fatwa-fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia. Namun demikian, kedudukan fatwa dalam sistem hukum di Indonesia tidaklah memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi warga negara termasuk dalam kegiatan usaha perbankan syariah. Ini disebabkan karena Indonesia bukanlah negara Islam yang menjadikan fatwa sebagai salah satu dasar hukumnya. Dengan demikian, positivisasi fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang perbankan syariah sangatlah urgen bagi perkembangan perbankan syariah agar operasionalnya di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat. Sebelum dilakukan positivisasi, Bank Indonesia terlebih dahulu melalui Komite Perbankan Syariah menyusun draft peraturan Bank Indonesiaberdasarkan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Draft tersebut kemudian disampaikan kepada Direktorat Perbankan Syariah untuk dibahas dan dikaji menjadi Peraturan Bank Indonesia. Selanjutnya, diajukan kepada pimpinan bank Indonesia untuk disahkan menjadi peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia seperti Peraturan Bank Inonesia, Surat Edaran Bank Inonesia dan Kompilasi Produk dan Jasa Perbankan Syariah