PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL ( Studi Komparatif antara Hukum Positif dengan Hukum Islam )

Perlindungan hukum kekerasan terhadap anak mulai dilakukan sejak anak di dalam kandungan maupun sesudah lahir.Dalam perkembangannya seorang anak membutuhkan perlindungan khusus yaitu jika anak berada dalam lingkungan disekitarnya penuh dengan kekerasan seksual. Berbagai penyimpangan sosial yang terjadi dimasyarakat semakin banyak dan sebagian besar menimpa anak – anak. Di Indonesia perlindungan kekerasan sudah di jelaskan di dalam Hukum Positif yaitu Undang-Undang No.35 Tahun 2014 dan Undang-Undang No.17 Tahun 2016 atas perubahan kedua dari Undang-Undang No.23 Tahun 2002 bahwa penetapan sanksi dan hukuman lebih di tekankan di dalamnya. Sehingga pelaku kekerasan seksual merasa jera dan tidak lagi melakukan hal kejahatan tersebut. Dan di dalam Hukum Islam perlindungan pada kekerasan seksual termasuk dalam pelanggaran kemaslahatan suatu hak manusia yaitu Hifdz An-Nasl (memelihara kehormatan). Sanksi yang di berikan adalah berupa hukuman Ta’zir. Dalam penelitian skripsi yang dibuat termasuk penelitian (library research), atau riset kepustakaan yaitu suatu cara memperoleh data dengan mempelajari buku – buku di perpustakaan yang merupakan hasil dari para peneliti terdahulu. Literatur pada skripsi ini berupa teori-teori yang ada di dalam Kitab Fiqh, Al-qur’an, Hadsit, maupun Undang – Undang Perlindungan Anak. Adapun tekhnik dalam penelitian ini yaitu menggunakan Analisis Komparatif yang merupakan penelitian bersifat membandingkan baik persamaan maupun perbedaan dua atau lebih tentang fakta dan sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan di dalam Hukum Positif ini hanya sebatas melindungi dengan memberikan sanksi dan hukuman terhadap anak korban kekerasan seksual harus dilindungi sejak anak-anak usia dini agar anak-anak dapat merasakan haknya sebagai anak yang tumbuh dewasa secara optimal dan baik. Perlindungan tersebut sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sedangkan di dalam Hukum Islam tidak meninggalkan prinsip-prinsip Hukum Islam yang terkandung di dalamnya yaitu (maqa>s{id al-Syari’ah) salah satunya memelihara kehormatan untuk mewujudkan kemaslahatan umat