PENENTUAN WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN DARI HASIL LUAR NIKAH (StudiKasus di KUA KecamatanSusukanKabupatenBanjarnegara)

Perwaliandalamperkawinanmerupakansesuatu yang sangatpenting.Karenakeberadaanseorangwalisangatmenentukansahtidaknyaperkawinan. Walidalamperkawinaninidibagimenjadiduamacamyaituwalinasabdanwali hakim.Perwalianatauwalidalamperkawinaninitidakdapatdipisahkandenganmasalahnasabatauketurunan, karenadenganperkawinan yang sahbertujuanuntukmenjaganasabdenganbaik, teraturdantidakakanterputus. Masalahnasabiniberartijugamembicarakanmengenaianaksahdananaktidaksah.KetentuanmengenaianaksahtelahdiaturolehUndang-undangPerkawinanmaupun KHI, namundarikeduahukumpositiftersebutterdapatbeberapahal yang tidaksejalandenganketentuanFiqh, yang nantinyaakanberpengaruhterhadap proses penentuan status walinikahbagianakataucalonmempelaiperempuan yang dimanapihak KUA memilikiwewenangterhadappermasalahantersebut. Olehkarenaituperludilakukanpenelitianlebihdalamlagi, denganrumusanmasalahsebagaiberikut:(1) Bagaimanapelaksanaanpenentuanwalinikahbagianakperempuandarihasilluar nikah di KUA KecamatanSusukanKabupatenBanjarnegaraTahun 2015? Apa metode yang digunakan dalam penentuanwalinikahbagianakperempuandarihasilluar nikah oleh Kepala KUA KecamatanSusukanKabupatenBanjarnegaraTahun 2015? Penelitianinimerupakanpenelitianlapangan (field research), pengumpulan data dilakukandengancarawawancarakepadaKepala KUA Kecamatan Susukan, PPN, dan modin. Secaraumumpenelitianinimenggunakanpendekatanyuridisnormatifdengantujuanuntukmengetahuihukumpositif yang mengaturperwaliannbagicalonmempelaiperempuan yang merupakananakzina, dansejauhmanapenerapanfiqhmunakahatdalamsistemperkawinannasional.Adapunmetode yang digunakanadalahdeskriptifdengananalisiskualitatif, sehinggadapatdigunakanuntukmenilaisecaraintensifterhadappenetapanwalinikah di KUA Kecamatan Susukan. Hasil penelitian ini adalah (1) Penentuan wali nikah bagi anak perempuan dari hasil luar nikah oleh Kepala KUA Kecamatan Susukan diawali meneliti berkas-berkas atau data dari calon mempelai perempuan dengan data yang akan menjadi wali dari calon mempelai perempuan tersebut, yaitu bila calon mempelai perempuan adalah anak pertama lalu perlu dipertanyakan tanggal kelahiran anak perempuan itu dengan akad nikah dari walinya atau bapak biologisnya. Ketika terlihat ada keganjilan jarak tanggal kelahiran calon mempelai perempuan dengan tanggal akad nikah orangtua tersebut, maka akan dilakukan musyawarah di antara kedua belah pihak, yaitu pihak KUA dengan pihak calon mempelai, jika perlu ia akan membicarakan masalah tersebut secara terpisah antara wali atau orang tua dengan calon mempelai perempuan. Jika memang benar bahwa calon mempelai perempuan tersebut adalah anak yang terlahir dari sebuah hubungan yang belum terikat perkawinan yang sah, maka sebelum menentukan wali nikah, kepala KUA akan memberikan penjelasan mengenai ketentuan anak sah dan anak tidak sah jika dikaitkan dengan status wali nikah, bagaimana menurut fiqh dan bagaimana pula menurut undang-undang dan KHI. Dari penjelasan tersebut kemudian ia akan menawarkan opsi kepada para pihak untuk memilih penetapan wali nikah menurut undang-undang yang berarti tetap menggunakan wali naṣab atau menurut fiqh yang beralih ke wali hakim, sesuai dengan hati nurani dan kesadaran masing-masing para pihak. (2) Dalam penentuan wali nikah bagi anak perempuan dari hasil luar nikah, metode KUA Kecamatan Susukan, merujuk pada Kompilasi Hukum Islamdan Surat Dirjen Bimas dan Urusan Haji No.D/ED/PW. 01/03/1992 tentang “Ketentuan Adam Wali Nikah” yang berdasarkan kitab Al-Muhażżab sebagai dasar. Terlepas dari itu, cara yang dilakukan Kepala KUA Susukan dengan mendahulukan musyawarah dengan para pihak sudah tepat, karena ia lebih mengutamakan kesadaran hati nurani dari para pihak, tanpa memaksa dalam menetapkan status wali nikah tersebut