TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN SATU TARIF PADA JASA LAYANAN ANGKUTAN UMUM (Studi Kasus pada Angkutan Umum Perkotaan di Purwokerto)

Sistem pembayaran satu tarif pada jasa layanan angkutan umum perkotaan di Purwokerto merupakan sistem pembayaran tarif dengan tidak memperhitungkan jarak tempuh sebagai penentuan jumlah tarif yang akan dikeluarkan oleh penumpang. Artinya, penumpang akan dikenankan tarif yang sama dimanapun penumpang akan berhenti. Dengan menggunakan sistem satu tarif penumpang yang mengambil jarak tempuh lebih dekat akan dikenakan tarif yang sama dengan penumpang yang mengambil jarak tempuh lebih jauh. Hal ini dapat menimbulkan kerugian pada penumpang yang mengambil jarak tempuh lebih dekat. Padahal,prinsip Islam dalam menentukan upah haruslah upah yang sepadan atau layak. Sehingga, pemberlakuan sistem satu tarif pada angkutan umum perkotaan di Purwokerto dianggap sebagai tarif yang tidak sepadan. Rumusan masalah dalam penelitian adalah 1) bagaimanakah sistem pembayaran satu tarif pada jasa layanan angkutan umum perkotaan di Purwokerto, dan 2)bagaimankah tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran satu tarif pada jasa layanan angkutan umum perkotaan di Purwokerto. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari koperasi angkutan kota selaku yang menaungi angkutan kota di Purwokerto, Dinas Perhubungan Kab. Banyumas, sopir, dan penumpang angkutan kota. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku yang terkait pada permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah bahwa pemberlakuan sistem satu tarif pada awalnya seakan-akan bertentangan dengan prinsip hukum Islam.Namun, setelah dilakukan penelitian terhadap sistem satu tarif ternyata pemberlakuan sistem satu tarif tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Berlandaskan pada asas kemaslahatan bersama dan diperkuat dengan kaidah-kaidah fiqih bahwa sistem satu tarif sudah menjadi kebiasaan atau al-‘a>dah