PRAKTEK PENGOLAHAN TANAH BEKAS SALURAN IRIGASI DI DSUN GANDENG DS KARANGPETIR KEC TAMBAK KA BMS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Persoalan mengenai tanah memang selalu menarik untuk dikaji. Banyak konflik bermunculan di masyarakat yang disebabkan oleh masalah pertanahan. Salah satu yang menjadi penyebab konflik pertanahan di Indonesia adalah banyaknya tanah terlantar tidak termanfaatkan yang kemudian beberapa di antara tanah-tanah tersebut diduduki oleh pihak-pihak tertentu dengan berbagai kepentingan, terutama kepentingan ekonomi. Namun secara legal formal, meskipun secara fakta tanah terlantar itu tidak mendatangkan manfaat, pihak yang melakukan pendudukan tersebut dianggap salah karena tanah yang diduduki bukan menjadi haknya. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktek pengolahan tanah terlantar oleh pihak-pihak yang bukan pemegang haknya dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas tanah terlantar tersebut, khususnya pengolahan tanah bekas saluran irigasi yang dilakukan masyarakat Dusun Gandeng Desa Karangpetir Kec. Tambak Kab. Banyumas. Dalam menghimpun data penelitian ini penulis menggunakan metode dokumentasi, observasi dan wawancara. Para pihak yang diwawancara diantaranya adalah Kepala Desa Karangpetir, warga yang mengolah tanah, tokoh masyarakat setempat dan Koordinator Perwakilan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Hilir Provinsi Jawa Tengah, yang kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis untuk diambil kesimpulan dengan menggunakan pola pikir induktif. Penelitian ini menyimpulkan bahwasanya aktivitas pengolahan tanah bekas saluran irigasi tersebut adalah sah sebagai salah satu bentuk pengolahan tanah sebagaimana yang diatur dalam Islam yakni tentang ih}ya>’ al-mawa>t. Akan tetapi, pengolahan tanah itu tidak mengubah status kepemilikan, pemilik tanah tetaplah negara. Dalam hal ini semestinya pemegang hak atas tanah (negara) harus memanfaatkan tanahnya dengan baik. Di sisi lain, bagi warga yang ingin mengelola tanah-tanah terlantar semestinya tetap harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan ijin secara resmi (tertulis) agar ada dasar yang legal sehingga dapat menghindarkan praktek monopoli dan persengketaan di belakang hari nanti