PERAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN BUMIAYU KABUPATEN BREBES MELALUI PASAR TRADISIONAL PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Peran Pemerintah Daerah merupakan hal mutlak yang menjadi tolak ukur berlangsungnya pembangunan pasar tradisional, karena dalam paradigma good governance pemerintah daerah punya peran penting dalam membangun daerahnya. Pasar tradisional dalam sebuah daerah merupakan sarana yang menjadi tolak ukur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di daerahdaerah kecamatan yang jauh dari pusat kota yang perkembangan ekonomi masyarakatnya melonjak. Bumiayu merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Brebes dan merupakan pusat aktivitas masyarakat di bagian Selatan Kabupaten Brebes. Di bawah naungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG), Pasar Bumiayu sekarang menjadi pusat perekonomian terbesar di Kecamatan Bumiayu. Sebagai penggerak ekonomi masyarakat, maka pembenahan untuk sarana dan prasarana Pasar Bumiayu perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah mengingat pengaruhnya terhadap perkembangan daerah untuk mengukur pertumbuhan dan dinamika ekonomi masyarakat di Kecamatan Bumiayu. Peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat penting. Dengan mendasarkan pada ajaran Islam, pemerintah memiliki beberapa fungsi dari tanggung jawabnya terhadap masyarakat diantaya, jaminan sosial, keseimbangan sosial, dan intervensi pemerintah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (Field Research), dimana penyusun akan mengumpulkan data dengan melakukan studi mendalam (in depth study) dengan tujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pasar tradisional perspektif ekonomi Islam melalui pendekatan deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini adalah peran Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Bumiayu melalui pasar tradisional sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Peran tersebut dilakukan melalui pertama, penciptaan jaminan sosial dengan menyediakan barang swasta dan barang publik yang pengalokasiannya dilakukan secara efisien. Kedua, keseimbangan sosial dengan mengalokasikan dana untuk pengelolaan dan pengembangan Pasar Bumiayu. Ketiga, intervensi pemerintah dalam mengatur dan mengawasi aktivitas ekonomi yang ada di Pasar Bumiayu. Namun, perannya sebagai pengatur hanya diperlukan ketika terjadi distorsi dalam sistem pasar